Siapa Pengusul RUU HIP di Badan Legislasi DPR?

Jakarta (SI Online) - Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) akhirnya secara luas ditolak oleh rakyat Indonesia. Awalnya, persoalan yang muncul hanya TAP MPRS No.XXV/1966 yang tidak dijadikan sebagai konsideran. Namun, setelah dipelajari isinya, RUU tersebut sangat layak untuk ditolak. Apa pasal? Ternyata, setelah dipelajari RUU tersebut justru merendahkan derajat Pancasila sebagai dasar negara RI. Selain itu, jelas-jelas RUU tersebut membuka peluang bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ideologi Komunisme yang telah dilarang. Baca juga: Sekjen MUI: RUU HIP Sekuler dan Ateistis, Bertentangan dengan Pancasila Dengan demikian, RUU ini bukan hanya menjadi persoalan umat Islam belaka, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Apapun agama, suku dan budayanya. Tak tanggung-tanggung, mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wapres, Jenderal (Purn) Try Sutrisno terang-terangan menyatakan penolakannya atas RUU tersebut. Baca juga: Para Jenderal Purnawirawan TNI-Polri Sebut RUU HIP Hidupkan Kembali PKI Lalu, pertanyaannya, siapa penyusun dan pengusung RUU HIP ini? Seperti dilansir Republika Online, RUU ini adalah inisiatif DPR dengan pengusulnya adalah anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR. Fraksi PDIP disebut jadi pengusulnya di Baleg. Sementara Wakil Ketua Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP di DPR ditunjuk jadi Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tersebut. Baca juga: Ketua Panja RUU HIP Bukan Ribka Tjiptaning, tapi Rieke Diah Pitaloka Salah satu tujuan pembentukan undang-undang itu adalah untuk memperkuat landasan hukum pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selama ini diatur peraturan presiden. Ketua Dewan Pengarah BPIP saat ini adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam rekaman dokumen rapat yang diperoleh dari dpr.go.id, rencana pembahasan RUU HIP dimulai dengan rapat dengar pendapat umum pada 11 Februari 2020. 37 orang anggota hadir dan 15 izin dari 80 anggota dewan dalam rapat yang mendatangkan pakar ketatanegaraan Prof Jimly Asshiddiqie dan Prof FX Adjie Samekto tersebut. Dalam risalah rapat itu, Prof Jimly menilai RUU Pembinaan HIP diperlukan dalam kaitannya dengan kewenangan BPIP yang ia usulkan berubah menjadi Dewan Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila (DN-PIP). Prof Jimly juga mengusulkan UU Pembinaan HIP nantinya bisa menjadi semacam 'omnibus law' yang jadi parameter untuk mengevaluasi dan mengaudit undang-undang lainnya agar sesuai haluan Pancasila. Prof Jimly mengusulkan regulasi tersebut tak terlalu konkrit dan mendetail. Prof FX Adjie Samekto secara umum mendukung dengan alasan pentingnya menanamkan ideologi Pancasila. Namun, perlu dicatat, naskah draf RUU HIP belum dilampirkan dalam rekaman rapat ini. Baca juga: PDIP Tolak TAP MPRS Larangan PKI Masuk ke RUU HIP, Ini Dalih Mereka Rapat selanjutnya juga mendengarkan pandangan tim ahli pada 12 Februari, meski notulennya tak bisa diakses di dpr.go.id saat berita ini ditulis. Kemudian pada 8 April dilakukan rapat Panitia Kerja Badan Legislasi RUU HIP yang diketuai Rieke Diah Pitaloka. Rapat itu mulai membahas draf RUU dan mengusulkan tim ahli menyempurnakan draf tersebut. Rapat-rapat panja pada 13 April dan 20 April kemudian dilakukan secara tertutup. Rapat pengambilan keputusan penyusunan RUU HIP dilakukan pada 22 April. Dalam risalah rapat itu, Fraksi PDIP dan Nasdem menyetujui sepenuhnya dibahasnya RUU HIP tanpa syarat. Sedangkan Golkar mendukung pembahasan dilanjutkan dengan sejumlah catatan. Gerindra juga menyetujui draf dengan catatan RUU bukan semata untuk memperkuat BPIP. Fraksi PKB menyetujui draf RUU dilanjutkan sebagai inisiatif DPR dengan catatan menambahkan rumusan UUD 1945 sebagai konsideran. Sedangkan Fraksi Demokrat menarik keanggotaan dari panja karena merasa regulasi itu tak mendesak dibahas saat rakyat sedang kesulitan menghadapi pandemi Covid-19. Fraksi PKS meminta RUU disempurnakan lebih dulu sebelum diajukan ke sidang paripurna dengan menguatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta dimasukkannya TAP MPRS XXV/MPRS/1966 sebagai konsideran. TAP MPRS itu mengatur pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) serta pelarangan penyebaran ideologi komunisme/Marxisme/Leninisme di Indonesia. PKS juga meminta pasal soal “Ekasila” dalam RUU tersebut dihapuskan. Baca juga: Eks Kepala BPIP: 80 Persen Isi RUU HIP Ngawur Hal senada, soal perlunya TAP MPRS XXV/MPRS/1966 sebagai konsideran, juga disampaikan Fraksi PAN. Sementara Fraksi PPP meminta beberapa penyesuaian dan meminta kedudukan BPIP sejajar lembaga negara lainnya. “Berdasarkan pendapat fraksi-fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, FPGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun untuk FPKS menyatakan dapat menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tersebut setelah dilakukan penyempurnaan kembali dengan menambahkan poin-poin yang tercantum dalam Pendapat fraksi,” demikian tertulis dalam risalah rapat. Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui RUU HIP menjadi usul inisiatif dan masuk Program Legislasi Nasional pada 12 Mei. Persetujuan ini diperoleh setelah sembilan fraksi minus Fraksi Demokrat menyerahkan pendapat tertulisnya. Baca juga: Fraksi PKS: Putusan Paripurna Soal RUU HIP Tergesa-gesa Fraksi PKS menilai keputusan rapat paripurna pada Selasa 12 Mei 2020 yang mengesahkan RUU HIP ke tingkat pembahasan adalah tindakan tergesa-gesa. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menyebut, keputusan rapat paripurna dilakukan sesaat menjelang waktu berbuka puasa dan tidak ada sessi penyampaian pandangan fraksi, sehingga tidak diketahui mana yang setuju dan yang menolak terhadap RUU inisiatif DPR tersebut. Saat itu pimpinan sidang hanya menanyakan persetujuan ke forum. Tapi forum tidak dapat menanggapi secara baik karena kondisi speaker dalam keadaan tidak aktif. “Jadi tidak begitu jelas dasar keputusan ini diambil,” ujar anggota Badan Legislasi DPR RI ini. red: farah abdillah

SHARE:

Artikel Terkait

PKI dan Kegagalan Manusia

Ingatkan Bahaya Laten PKI, Gerak Jabar Tolak Pencabutan Tap MPRS No. XXIII Tahun 1967

Seruan Masjumi untuk Kaum Muslim yang Ikut Komunis

Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1967: Bamsoet Cari Muka dan Bohongi Rakyat