Ulama Aceh dan Dewan Profesor USK Minta Presiden Tetapkan Bencana Nasional
Ulama yang akrab disapa Lem Faisal ini menuturkan, masyarakat Aceh telah berulang kali ditimpa musibah yang dahsyat. Tetapi, di setiap cobaan itu, Allah SWT menganugerahkan ketabahan dan kekuatan batin kepada rakyat Aceh untuk tetap berdiri tegak menghadapi situasi tersulit sekalipun.
Ia menegaskan, para ulama di Aceh tidak akan pernah meninggalkan masyarakatnya. Dalam setiap bencana, ulama hadir bukan hanya sebagai penyeru doa, tetapi juga penguat jiwa, penuntun moral, dan pengikat solidaritas.
Ulama berdiri bersama rakyat di tengah puing dan air mata, mengingatkan bahwa musibah adalah ujian, sekaligus panggilan untuk saling menolong dan mempererat ukhuwah.
“Ulama akan terus bersama masyarakat dan pemerintah Aceh, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, untuk membantu masyarakat dalam menghadapi musibah,” demikian Lem Faisal.
Dewan Profesor USK bersurat ke Presiden
Selain para ulama, Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) juga menyampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan status darurat bencana nasional untuk bencana Aceh dan dua provinsi lainnya di Sumatra.
“Surat terbuka terkait percepatan akses dan koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional ini merupakan bagian dari kontribusi moral dan kemanusiaan,” kata Ketua Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala, Prof Izarul Machdar di Banda Aceh, Senin (15/12).
Ia menjelaskan berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga media nasional jumlah korban jiwa telah mencapai sekitar 1.006 orang, tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan ratusan lainnya masih hilang atau terluka.
Kemudian jumlah pengungsi dan warga terdampak mencapai ratusan ribu jiwa dan merusak atau menghancurkan puluhan ribu rumah penduduk, fasilitas umum, dan infrastruktur dasar lainnya.
Selanjutnya jaringan telekomunikasi mengalami gangguan serius dengan layanan telepon seluler yang belum berfungsi optimal dan akses internet yang sangat terbatas, sehingga koordinasi penyelamatan dan komunikasi darurat menjadi terhambat dan pemadaman listrik yang meluas dan berkepanjangan.
Karena itu pihaknya mendesak dan mengusulkan 11 poin rekomendasi strategis antara lain menetapkan status darurat bencana nasional yang komprehensif, mempercepat pembukaan jalur akses transportasi utama (bandara, pelabuhan, jalan raya) untuk masuknya bantuan kemanusiaan internasional.
Selanjutnya mendirikan Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan perwakilan lembaga internasional untuk sinkronisasi data kebutuhan dan distribusi bantuan;
Kemudian menyederhanakan prosedur izin dan clearance bagi organisasi kemanusiaan internasional (misalnya WHO, UNICEF, UNDP, IFRC, IOM termasuk dalam efisiensi bea cukai dan karantina barang bantuan.
