Mengakhiri ‘Perang Hormuz’
Oleh: Yanuardi Syukur, Dosen Antropologi Universitas Khairun, Ternate.
Lebih dari lima bulan berlalu sejak serangan AS–Israel ke Iran, prioritas Washington kini telah bergeser secara diam-diam. Fokus utama pemerintahan Donald Trump saat ini bukan lagi retorika program nuklir, melainkan upaya membumi untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Alan Eyre dari Middle East Institute dalam tulisannya di Al Jazeera (2/8/2026) menilai AS kini tenggelam dalam rawa perang tanpa tahu cara keluar. Bagi Iran, kelestarian sistem (hefz-e nezam) kini sangat bergantung pada kemampuan memainkan kartu geografis Selat Hormuz sebagai alat tawar-menawar utama.
Ironi terbesar dari konflik ini terletak pada fakta bahwa militer AS yang beranggaran raksasa tak mampu mengamankan alur pelayaran di selat tersebut. Iran cukup mengancam menggunakan rudal dan drone murah untuk menciptakan ketidakpastian yang membuat perusahaan pelayaran dunia menghindari rute Teluk.
Di sinilah letak kelemahan struktural negara adidaya. Kekuatan militer konvensional menjadi lumpuh terhadap strategi asimetris yang dirancang khusus untuk menaikkan biaya ekonomi dan politik lawan.
Ancaman bertubi-tubi dari Trump untuk menghantam instalasi sipil Iran pun terbukti sama sekali tidak efektif. Kepemimpinan baru Korps Pengawal Revolusi Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) meyakini bahwa kompromi di bawah tekanan hanya akan memancing tuntutan AS yang lebih besar.
Jalan Buntu Diplomasi dan Solusi Nota Islamabad
Hal yang paling menyulitkan penyelesaian konflik adalah sikap Washington yang menolak diplomasi tulus sepanjang lima bulan terakhir. AS cenderung menganggap perundingan bukan sebagai alat penyelesaian masalah, melainkan sebagai kendaraan untuk memaksakan kehendak.
Padahal, pengalaman negosiasi nuklir 2013–2015 menunjukkan bahwa mencapai kesepakatan dengan Iran membutuhkan waktu bertahun-tahun dan kesabaran luar biasa. Pemerintahan Trump yang terdesak agenda pemilu paruh waktu tidak memiliki kapasitas politik untuk memasuki proses diplomasi yang panjang.
Di tengah kebuntuan tersebut, usulan Alan Eyre untuk mengaktifkan Pasal 5 Nota Islamabad yang ditandatangani Juni 2026 menjadi sangat relevan. Pasal tersebut mengamanatkan Iran untuk berdialog dengan Oman guna mendefinisikan administrasi dan layanan maritim di Selat Hormuz sesuai hukum internasional.
Eyre merupakan diplomat karier AS dan anggota inti tim perunding kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2015. Usulannya menjadi opsi paling rasional di mana AS cukup memberikan masukan kepada Oman tanpa harus berunding langsung dengan Iran.
Pilihan Pahit dan Keruntuhan Prestise Adidaya
AS harus rela menelan pil pahit dengan melepas blokade laut di pelabuhan Iran sebagai imbalan atas dibukanya kembali Selat Hormuz. Meski kesepakatan yang lahir akan sangat rapuh, langkah ini dapat menghentikan kelumpuhan ekonomi di koridor maritim vital tersebut.
Iran kemungkinan besar akan memenangkan tuntutan jangka pendeknya untuk memegang kendali operasional atas lalu lintas maritim. Situasi ini bukan menciptakan perdamaian abadi, melainkan sekadar gencatan senjata bersyarat (conditional ceasefire) yang dipenuhi ketegangan.
Hal paling nyata dari perang ini bukanlah kehancuran total Iran, melainkan keruntuhan prestise AS sebagai penjamin tunggal stabilitas kawasan. Washington secara implisit harus mengakui bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan strategis di Teluk tanpa melibatkan aktor lokal.
Bagi Tehran, kondisi ini menjadi kemenangan pragmatisme murni setelah berhasil mempertahankan sistem di tengah badai krisis. Selat Hormuz pun terbukti sukses difungsikan sebagai benteng pertahanan terakhir yang efektif.[]
