Greg Fealy vs Ade Armando: Soal Rezim Jokowi Represif, Siapa yang Benar?
Lewat chanel TV Cokro andalannya, Ade Armando kembali mengeluarkan pernyataannya menanggapi isu-isu aktual. Kali ini ia mengritik keras pernyataan pengamat politik dari Australian National University (ANU) Greg Fealy.
Akhir September lalu, Greg menulis artikel berjudul “Jokowi’s Repressive Pluralism.” Di artikel ini Greg menyatakan bahwa Jokowi bertindak represif terhadap kaum Islamis di Indonesia. Terutama kepada mereka yang memperjuangkan Islam lewat sarana demokrasi, yaitu parlemen.
Greg juga menyatakan bahwa kaum Islamis ditekan, dipenjara dan dihambat kariernya di PNS, BUMN, BUMN dan lain-lain.
Baca: Greg Fealy: Pemerintahan Jokowi Represif terhadap Kaum Islamis
Analisis ini membuat pendukung Jokowi marah besar. Termasuk Ade. Ia menyatakan bahwa analisis pihak luar terhadap Indonesia biasanya benar, tapi kali ini salah. Menurutnya Greg mendapat informasi yang keliru tentang hal ini.
Kalau kita jujur, analisis Greg sebenarnya tidak salah. Tekanan atau tindakan represif terhadap kaum Islamis adalah nyata. Ahmad Dhani dan Alfian Tanjung dihukum penjara hanya kesalahan omong. Sedangkan Ade dan Denni Siregar berkali-kali membuat fitnah dan dilaporkan polisi, tapi tidak diapa-apakan.
Hambatan karier kaum Islamis yang bekerja sebagai PNS atau BUMN kini jelas dirasakan. Berapa banyak dosen di PTN yang tidak bisa mempunyai jabatan struktural karena tuduhan masuk kelompok Islamis. Berapa banyak kaum Islamis yang dicoret dari jadwal Khotib atau penceramah di gedung-gedung pemerintah atau BUMN.
Jadi analis Greg ini bukan sembarangan. Greg terbiasa dengan pengumpulan data-data yang valid sebelum melakukan analisis.
Jokowi dan pendukungnya memang membahayakan demokrasi. Ia represif terhadap kaum Islamis atau pihak-pihak yang beroposisi dengannya. Terakhir adalah tekanan dan pembubaran deklarasi-deklarasi KAMI yang dilaksanakan di daerah-daerah.
Demokrasi adalah jalan terbaik bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Sehingga partai Islam Masyumi mendukung habis-habisan demokrasi melawan otoritarian pemerintah Soekarno tahun 1959-1965.
Greg benar. Kini kaum Islamis ditekan dan dibatasi hak-haknya dengan fitnah radikal. Fitnah yang disistematisir oleh pemerintah lewat kementerian. Bahkan mahasiswa pun kini ke masjid dicurigai. Karena salah satu tanda radikal adalah mereka yang senang berdiam diri di masjid.
Pemerintah meluncurkan program deradikalisasi bekerjasama dengan lembaga-lembaga Islam, termasuk MUI. Sehingga MUI pun terbelah. Ada kelompok yang menentang program deradikalisasi pemerintah dan ada yang mendukung.
Walhasil bila pengamat politik seperti Greg Fealy saja sudah mengkritik keras Jokowi dan pendukungnya, tentu tanda lampu merah pada pemerintah ini. Bagaimana investor mau masuk wong sistem represif yang diterapkan?
Wallahu a’lam bisshawaab.
Nuim Hidayat
(Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Depok, Alumni IPB dan UI)
