Bencana dan Wajah Negara

Oleh: Fajri, Penulis adalah warga Aceh. Sebagai orang Aceh, sulit bagi saya mendapat berbagai kabar dari tanah kelahiran beberapa waktu terakhir tanpa perasaan berkecamuk. Aceh memang tidak asing dengan bencana. Gempa, tsunami, banjir, dan longsor seolah menjadi bagian dari ingatan kolektif yang terus berulang. Namun, setiap kali musibah datang, selalu muncul pertanyaan yang sama: apakah penderitaan yang dialami masyarakat benar-benar hanya disebabkan oleh alam saja? Video yang memperlihatkan guru dan anak-anak di Aceh Barat serta Aceh Tengah menyeberangi sungai menantang maut menggunakan tali pancing (sling) demi sampai ke sekolah menyentuh nurani publik. Di tempat lain, warga bergotong royong mengumpulkan dana untuk membangun akses yang rusak agar aktivitas ekonomi dan pendidikan kembali berjalan. Ketangguhan masyarakat memang mengagumkan. Akan tetapi, di balik heroisme itu tersimpan kegelisahan yang tidak boleh diabaikan: mengapa dalam situasi paling genting warga sering kali merasa harus lebih dahulu mengandalkan dirinya sendiri? Bencana alam memang tidak selalu dapat dicegah. Curah hujan ekstrem, banjir bandang, dan longsor merupakan bagian dari risiko geografis negeri ini. Namun, ada jenis penderitaan lain yang sesungguhnya berada dalam kendali manusia. Alam dapat merobohkan jembatan, tetapi lambatnya pemulihan akses pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi bukan lagi semata-mata urusan alam. Di titik itulah bencana berubah menjadi ujian terhadap kualitas negara. Negara dibangun atas gagasan bahwa ketika warga berada dalam keadaan paling rentan, ada institusi yang hadir memberikan perlindungan. Karena itu, sesudah banjir datang, masyarakat sesungguhnya tidak sedang meminta belas kasihan. Masyarakat sedang mengharapkan fungsi paling mendasar dari negara. Fungsi tersebut adalah melindungi mereka yang tidak lagi mampu melindungi dirinya sendiri. Ukuran kehadiran negara tidak pertama-tama terlihat pada banyaknya konferensi pers atau pernyataan resmi yang disampaikan. Ia tampak ketika anak-anak dapat kembali belajar tanpa mempertaruhkan keselamatan dan petani kembali menjangkau lahannya. Kehadiran itu juga terasa ketika pelayanan kesehatan segera pulih. Selain itu, ia tampak ketika masyarakat merasakan bahwa negara bekerja lebih cepat daripada rasa putus asa. Sosiolog Norwegia Johan Galtung dalam Violence, Peace, and Peace Research (1969) memperkenalkan konsep kekerasan struktural (structural violence). Konsep ini berarti penderitaan yang lahir bukan karena seseorang secara langsung menyakiti orang lain, melainkan karena struktur sosial gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam perspektif itu, tidak ada seorang pun yang memerintahkan guru atau murid bergelantungan pada tali untuk menuju sekolah. Namun, ketika akses yang aman belum segera tersedia, struktur pelayanan publik telah menempatkan mereka pada risiko yang seharusnya tidak perlu ditanggung. Video tersebut, karena itu, bukan sekadar memperlihatkan putusnya sebuah jembatan. Ia memperlihatkan rapuhnya jembatan lain yang jauh lebih penting, yakni jembatan antara hak warga negara dan kemampuan negara memenuhinya. Di sinilah kepemimpinan diuji dalam makna yang sesungguhnya. Bencana menuntut negara bekerja melampaui rutinitas birokrasi. Dalam keadaan normal, prosedur memang penting. Namun, dalam keadaan darurat, prosedur tidak boleh lebih lambat daripada penderitaan rakyat. Jembatan darurat harus dibangun dengan rasa mendesak yang sama seperti kecemasan orang tua yang melihat anaknya mempertaruhkan keselamatan demi sekolah. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar birokrasi yang bekerja, melainkan birokrasi yang bergerak. Namun, kecepatan saja tidak cukup. Negara juga membutuhkan empati. Kepemimpinan pada masa bencana bukan hanya persoalan anggaran dan koordinasi, melainkan juga kemampuan memahami perasaan masyarakat. Di tengah warga yang masih membersihkan lumpur, mencari sumber penghidupan, dan memulihkan kehidupan yang porak-poranda, setiap tindakan pemimpin dibaca sebagai simbol keberpihakan. Ada saat ketika kesederhanaan lebih bermakna daripada kemewahan. Ada saat ketika menahan diri dari selebrasi merupakan bentuk penghormatan kepada mereka yang sedang berduka. Bukan karena masyarakat membenci kebahagiaan para pemimpinnya, melainkan karena setiap masa memiliki etikanya sendiri. Masa bencana menuntut solidaritas. Francis Fukuyama melalui Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995) mengingatkan bahwa modal terbesar sebuah bangsa adalah kepercayaan. Modal terbesar itu bukan sekadar kekayaan alam ataupun besarnya anggaran negara. Kepercayaan itulah yang membuat masyarakat bersedia bekerja sama, mematuhi kebijakan, dan bangkit bersama setelah krisis. Sebaliknya, kepercayaan mulai terkikis ketika warga berulang kali merasa bahwa mereka harus membangun jembatan dan mencari jalan keluar sendiri sebelum negara benar-benar hadir. Aceh telah berkali-kali membuktikan bahwa masyarakatnya memiliki daya lenting yang luar biasa. Dari tsunami 2004 hingga berbagai bencana sesudahnya, rakyat Aceh selalu memperlihatkan solidaritas yang mengagumkan. Tetangga membantu tetangga dan relawan datang tanpa diminta. Guru tetap mengajar meski akses menuju sekolah nyaris mustahil dilalui. Gotong royong seperti itulah yang membuat Aceh terus bertahan. Namun, ketangguhan masyarakat tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk bekerja seadanya. Solidaritas warga adalah kekuatan bangsa, tetapi ia tidak boleh berubah menjadi pengganti tanggung jawab negara. Sebab negara dibentuk bukan untuk hadir ketika keadaan mudah, melainkan ketika rakyat sedang menghadapi keadaan paling sulit. Setiap bencana selalu meninggalkan dua warisan. Warisan pertama adalah kerusakan fisik yang lambat laun dapat dipulihkan. Jalan dapat diperbaiki, jembatan dapat dibangun kembali, dan rumah yang roboh dapat didirikan ulang. Akan tetapi, warisan kedua jauh lebih mahal nilainya, yakni ingatan kolektif masyarakat tentang siapa yang hadir ketika mereka kehilangan rasa aman. Jika pada saat paling sulit rakyat merasa lebih cepat diselamatkan oleh gotong royong daripada oleh institusi negara, maka yang retak bukan hanya jembatan fisik. Jika mereka lebih dahulu menemukan harapan dari solidaritas warga daripada dari kehadiran negara, maka yang mulai retak adalah kepercayaan antara negara dan rakyatnya. Dan bagi sebuah bangsa, tidak ada bencana yang lebih mahal daripada hilangnya kepercayaan itu.[]

SHARE:

Artikel Terkait

Pendidikan dalam Perspektif Islam: Mengapa Negara Harus Hadir?

Puluhan Negara Desak Israel Buka Akses Bantuan Gaza

Jemaah Tak Dibebani Kenaikan Avtur, HNW: Keberpihakan Negara terhadap Warga

Laznas ZIS Indosat Targetkan Distribusi 20 Ribu Bantuan Ramadhan, Fokus Wilayah Terdampak Bencana

Parkir Liar, Negara Ikut Menepi

Ketika Bencana Dibaca sebagai Peluang Bisnis