Cek Fakta: Jokowi Sudah Kalah?
- Sebagai konsultan paslon 01, quick count adalah salah satu bagian terpenting dari instrumen kecurangan itu. Tugas mereka memberi legitimasi atas kecurangan, sekaligus mematahkan perlawanan para pendukung Prabowo.
Pada saat itulah skenario kecurangan tahap akhir bisa berlangsung secara sempurna. Hasil penghitungan suara bisa disesuaikan dengan quick count. Syukur kalau angkanya bisa digelembungkan sampai setidaknya mendekati angka publikasi survei sebelumnya, Jokowi unggul di atas 25 persen.
Klaim “kemenangan” Jokowi dengan selisih hanya 7-9 persen sesungguhnya adalah kekalahan awal Jokowi. Dengan berbagai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif ternyata mereka hanya bisa mendongkrak angkanya sebesar itu.
Hal itulah menjelaskan mengapa wajah Jokowi dan para petinggi TKN terlihat sangat murung dan tegang. Kalimat Jusuf Kalla “ yang penting Bapak sudah menang,” tetap tidak bisa mengibur dan menghalau kegalauan Jokowi.
Mereka tahu, bahwa mereka sudah kalah. Secara de facto rakyat sudah tidak menghendaki lagi Jokowi. Belum lagi fakta bahwa Jokowi hanya menang di beberapa provinsi.
Sekali lagi kalau kita gunakan data_quick count, Jokowi hanya menang kurang dari separuh jumlah propinsi. Ada yang menyebut 16, 15, bahkan hanya 13 provinsi.
Yang lebih parah Indobarometer menyebut di Aceh Jokowi hanya mendapat 17, 12 persen dan di Sumatera Barat hanya 9,12 persen. Jokowi hanya kuat di Jateng, Jatim, Bali, NTT, dan beberapa wilayah di Indonesia Timur, di luar Sulawesi dan sebagian Kalimantan.
Data-data ini menunjukkan pemilih di lebih separuh dari provinsi di Indonesia tidak lagi menghendaki Jokowi. Kalau dia tetap dipaksakan menjadi pemenang, maka dia akan menjadi presiden yang tidak punya basis legitimasi. Padahal azas utama dalam negara demokrasi adalah legitimasi secara politik.
Khusus untuk Indonesia, karena latar belakang penduduknya secara etnis, dan agama sangat beragam, basis representasi sangat-sangat diperlukan. Tidak cukup hanya keunggulan suara secara akumulatif.
Jangan sampai muncul anggapan Jokowi Presiden hanya untuk rakyat Jateng, Jatim —di luar Madura— dan wilayah dengan mayoritas penduduk non muslim.
Jangan sampai muncul gerakan He’s not my president! Jokowi bukan presiden saya seperti yang pernah terjadi di AS, bahkan Singapura. Ini sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi, harus dicegah.
