Din Syamsuddin: Pernyataan Moeldoko Mengerikan
Jakarta (SI Online) – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyebut, pernyataan Kepala Staf Presiden Jenderal (TNI) Purn. Moeldoko tentang adanya 30 teroris yang datang ke Jakarta memanfaatkan pembacaan putusan Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni 2019, sungguh mengerikan.
“Betapa tidak, seorang teroris saja sudah mengancam nyawa puluhan bahkan ratusan orang, apalagi 30 orang. Lebih mengerikan lagi, jika berita itu benar, akan mengancam nyawa puluhan ribu orang yg berunjuk rasa di Gedung MK,” ungkap Din dalam pernyataan tertulisnya seperti diterima Suara Islam Online, Kamis 27 Juni 2019.
Hal ini, karena menurut Din, pernyataan seorang jenderal purnawirawan, apalagi mantan Panglima TNI, bukan asal bunyi. Pasti dia memiliki bukti berdasarkan informasi intelijen yg mudah diaksesnya.
Menurut Din, atas pernyataan Moeldoko itu aparat penegak hukum dan keamanan harus mencegah rencana aksi kelompok yang dianggap teroris itu. Bahkan Moeldoko sendiri harus berbuat sesuatu untuk mencegahnya. Sebab sebagai Kepala Staf Presiden tentu dia mempunyai akses dan bahkan dapat melaporkan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan langkah-langkah pencegahan.
“Kalau tidak ada langkah pencegahan maka hal itu dapat dianggap membiarkan atau negara tidak hadir menjaga keselamatan rakyat. Kalau gagal mencegah berarti negara tidak profesional menjaga keamanan. Rakyat akan bertanya, kok sudah tahu mengapa jebol,” ungkap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode itu.
Din menegaskan, Moeldoko perlu memberi penjelasan dengan sejelas-jelasnya seperti tentang indikasi adanya 30 teroris itu, di mana mereka berada, lewat mana mereka memasuki ibu kota, dan lain sebagainya.
“Berdasarkan informasi demikian seyogyanya mereka ditangkal dan sudah ditangkap. Kalau tidak, sinyalemen KSP itu akan mudah diduga sebagai asal ngomong, atau omongan semacam itu akan dinilai sebagai bagian dari skenario menakut-nakuti rakyat,” tandasnya.
Din menjelaskan, dirinya perlu menanggapi pernyataan Moeldoko itu lantara jika terjadi aksi teror nanti biasanya selalu dikaitkan dengan kalangan Islam. Umat Islam akan merasa dirugikan apalagi jika ada generalisasi.
“Umat Islam sudah kenyang dijadikan tertuduh dengan isu terorisme, apalagi terakhir ini dihembuskan lagi isu radikalisme dikaitkan dengan politik identitas atau berdasarkan SARA,” kata Din.
Mantan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban ini menambahkan, pernyataan tentang adanya kelompok teroris itu mudah dilihat sebagai beririsan dengan isu tentang radikalisme yg dihembuskan sementara kalangan terakhir ini.
“Pada hemat saya, pendekatan politik dengan labelisasi seperti itu tidak positif bagi persatuan bangsa, dan dapat dipandang sebagai politik beridentitas lain yang sejatinya bercorak radikal pula,” pungkasnya.
Sebelumnya, Moeldoko mengatakan akan ada rencana aksi terorisme yang dilakukan oleh sekitar 30 orang untuk mengacaukan sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Kamis 27 Juni 2019.
“Ada kelompok-kelompok teroris yang sudah menyiapkan diri berjumlah sekitar 30 orang yang kini sudah masuk Jakarta,” kata Moeldoko, Rabu 26 Juni 2019.
Moeldoko memastikan pihaknya sudah mengenali identitas dari teroris yang dimaksud, sehingga bila terjadi indikasi penyerangan dapat langsung ditangkap. “Masyarakat tidak perlu khawatir. Mereka sudah kita ikuti,” katanya lagi.
red: shodiq ramadhan
