‘Leiden Is Lijden’
Bangsa ini sesungguhnya pernah memiliki jawaban atas pertanyaan tersebut. Mohammad Natsir tetap hidup sederhana bahkan setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Ia tidak meninggalkan istana, tetapi meninggalkan keteladanan.
Mohammad Hatta memilih mengubur keinginannya memiliki sepatu Bally karena merasa penghasilannya tidak memadai. Jabatan tidak dijadikannya alasan untuk hidup melampaui batas kepatutan. Demikian pula Jenderal Hoegeng Imam Santoso.
Hingga hari ini namanya tetap dikenang bukan karena besarnya kekuasaan yang pernah dimiliki, melainkan karena integritas yang tidak pernah berhasil dibeli oleh kekuasaan.
Mereka berasal dari profesi dan zaman yang berbeda, tetapi meninggalkan warisan moral yang sama: masyarakat lebih mengingat kesederhanaan mereka daripada jabatan yang pernah mereka sandang.
Lebih jauh lagi, sejarah Islam menghadirkan teladan yang jauh lebih agung. Umar bin Khattab pernah berkata bahwa seandainya seekor keledai terperosok di jalan Irak karena jalan yang rusak, ia khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban darinya.
Terlepas dari pembahasan mengenai status periwayatan ungkapan tersebut, pesan moralnya tetap hidup hingga hari ini.
Umar tidak sedang berbicara tentang seekor keledai. Ia sedang berbicara tentang luasnya tanggung jawab seorang pemimpin.
Baginya, penderitaan sekecil apa pun yang dialami rakyat adalah bagian dari amanah yang harus dipikulnya.
Allah Swt. berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (Q.S. An-Nisa’: 58).
Ayat ini tidak hanya memerintahkan kejujuran, tetapi juga mengikat seluruh kekuasaan dengan keadilan. Amanah bukan sekadar tidak mengambil yang bukan haknya.
Amanah berarti memastikan negara hadir ketika rakyat membutuhkan, mempercepat pertolongan ketika bencana datang, menjaga empati dalam setiap ucapan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak kepada kemaslahatan umum.
Di sinilah persoalan kita sesungguhnya bermula. Yang sedang kita hadapi bukan hanya krisis tata kelola, krisis birokrasi, atau krisis politik. Yang lebih mengkhawatirkan adalah krisis cara memandang kekuasaan.
Ketika jabatan lebih dipersepsikan sebagai hak istimewa daripada tanggung jawab, korupsi hanya tinggal menunggu kesempatan, empati perlahan menghilang, dan kepercayaan rakyat sedikit demi sedikit terkikis. Di sinilah peringatan Ibnu Khaldun menemukan relevansinya.
