‘Leiden Is Lijden’

Oleh: Fajri, Kepala Sekolah & Pegiat Literasi

“Een leidersweg is een lijdensweg. Leiden is lijden.” Jalan seorang pemimpin adalah jalan penderitaan; memimpin berarti menderita.

Demikian ungkapan yang dikenang Mohammad Roem dalam tulisannya tentang Haji Agus Salim, sebuah pepatah Belanda yang pernah disampaikan Kasman Singodimedjo kepadanya.

Bagi para pendiri bangsa, kepemimpinan bukanlah jalan menuju kemuliaan pribadi. Kepemimpinan adalah kesediaan memikul beban yang lebih berat daripada orang lain.

Jauh sebelum pepatah itu hidup dalam tradisi para negarawan Indonesia, Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah (1377) telah mengingatkan bahwa keruntuhan sebuah peradaban tidak selalu diawali oleh serangan musuh dari luar.

Sebuah bangsa justru mulai rapuh ketika watak para penguasanya berubah. Kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai amanah yang harus dipikul, melainkan sebagai jalan menikmati kemewahan, mempertahankan privilege, dan menjauh dari denyut kehidupan rakyat.

Pada titik itulah, menurut Ibnu Khaldun, benih-benih kemunduran sebuah negara mulai tumbuh. Menariknya, dua tradisi yang lahir dari ruang dan zaman yang berbeda itu bertemu pada satu kesimpulan yang sama: kepemimpinan bukanlah hak untuk dilayani, melainkan kewajiban untuk melayani.

Islam bahkan meletakkan standar yang lebih tinggi. Jabatan bukan sekadar amanah kepada manusia, melainkan amanah kepada Allah Swt. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin berat pula hisab yang menantinya.

Karena itu, Rasulullah saw. tidak pernah mengajarkan umatnya berlomba mengejar kekuasaan. Beliau justru mengingatkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang kelak dapat menjadi penyesalan bagi mereka yang gagal menunaikannya.

Namun, jika kita menatap kehidupan publik hari ini, terasa ada pergeseran makna yang perlahan tetapi nyata. Yang berubah sesungguhnya bukanlah jabatan, melainkan cara manusia memandang jabatan itu. Jabatan tetaplah amanah. Kitalah yang perlahan mengubahnya menjadi privilege.

Kekuasaan identik dengan fasilitas, pengawalan, akses, penghormatan, dan kenyamanan. Ukuran keberhasilan pun lebih mudah diukur dari simbol-simbol kemegahan daripada besarnya manfaat yang dirasakan rakyat.

Jabatan yang semestinya dipikul sebagai beban moral perlahan berubah menjadi ruang menikmati berbagai keistimewaan. Pergeseran itu tidak selalu tampak dalam pidato. Ia lebih mudah dibaca dari kenyataan sehari-hari.

Rentetan kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, dugaan penyimpangan dalam berbagai program publik, kelangkaan solar yang menghambat mata pencaharian masyarakat, pemadaman listrik berskala luas yang mengganggu kehidupan warga, hingga potret guru dan murid di Aceh yang harus bergantung pada seutas tali untuk menyeberangi sungai demi mempertahankan hak belajar—semuanya memang memiliki sebab yang berbeda.

Namun, jika ditarik ke akar yang lebih dalam, peristiwa-peristiwa itu memperlihatkan pertanyaan yang sama: apakah jabatan masih dipahami sebagai amanah, atau tanpa disadari telah bergeser menjadi privilege?