Munarman: Bangsa Ini Terjebak dalam Lingkaran Pengkhianatan Elite Sejak Awal Kemerdekaan

Jakarta (Suaraislam.id) - Aktivis senior Munarman melontarkan kritik terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Menurutnya, negeri ini terus terperosok dalam krisis berkepanjangan karena para elite berulang kali mengkhianati amanah, konstitusi, dan kesepakatan yang mereka rumuskan sendiri sejak masa awal kemerdekaan. Munarman menggunakan tamsil kisah Bani Israil dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan kondisi Indonesia. Ia menilai, sebagaimana Bani Israil yang dihukum berputar selama 40 tahun di Gurun Sinai akibat pengkhianatan terhadap perintah Allah, bangsa Indonesia juga seolah terjebak dalam "lingkaran setan" akibat pengkhianatan yang terus berulang. "Saya merasa akhir-akhir ini bangsa kita seperti terjerembab dalam lingkaran setan. Jangan-jangan kelakuan kita seperti Bani Israil, selalu mengkhianati amanah dan tidak pernah bersyukur," ujar Munarman dikutip Suara Islam, Kamis (3/9/2026) dari acara podcast di kanal Tafsir Politik. Menurut Munarman, akar persoalan bangsa bukan semata-mata persoalan ekonomi atau politik hari ini, melainkan bermula dari ketidakkonsistenan elit terhadap hasil musyawarah pendiri bangsa. Ia menjelaskan bahwa dalam sidang BPUPK (Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan) telah dirumuskan naskah yang kini dikenal sebagai tiga alinea pertama Pembukaan UUD 1945. Rumusan tersebut, katanya, semula disepakati sebagai teks proklamasi yang akan dibacakan pada 24 Agustus 1945. Namun, melalui berbagai manuver politik menjelang Proklamasi, tanggal kemerdekaan dipercepat menjadi 17 Agustus dan teks proklamasi yang dibacakan berubah menjadi naskah singkat yang dikenal saat ini. "Elit bangsa kita sejak awal tidak pernah konsisten dengan apa yang mereka rumuskan sendiri. Itu titik mula persoalannya," tegasnya. Munarman menilai secara studi kritis terhadap teks Proklamasi, kalimat mengenai "pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya" menunjukkan bahwa pada saat itu kekuasaan belum sepenuhnya berpindah. Ia mengaitkan hal tersebut dengan fakta sejarah bahwa setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Indonesia masih harus menghadapi perang mempertahankan kemerdekaan melawan pasukan Sekutu dan Belanda di berbagai daerah, termasuk Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Selain itu, Munarman menyebut penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta sebagai bentuk pengkhianatan politik kedua terhadap kesepakatan nasional. Ia menguraikan bahwa rumusan Piagam Jakarta yang disepakati pada 22 Juni 1945 dan diteguhkan dalam sidang BPUPK tanggal 13 Juli 1945 mengalami perubahan setelah Proklamasi, tepatnya melalui manuver politik pada sore 17 Agustus sebelum disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Perubahan itu, menurutnya, meliputi penghapusan tujuh kata pada alinea keempat Pembukaan UUD, penghapusan frasa "beragama Islam" pada syarat Presiden dalam Pasal 6 dan perubahan rumusan Pasal 29 mengenai dasar negara dan syariat Islam. "Secara formal memang disahkan lewat sidang PPKI. Tetapi substansinya sudah diputuskan melalui manuver politik sebelumnya," katanya. Munarman kemudian menguraikan apa yang ia sebut sebagai rangkaian pengkhianatan berikutnya terhadap UUD 1945. Ia menyoroti Maklumat X Wakil Presiden Mohammad Hatta pada Oktober 1945 yang mendorong pembentukan partai-partai politik, padahal menurutnya konstitusi saat itu tidak mengatur sistem kepartaian. Selanjutnya, ia mengkritik penerapan sistem parlementer dan pengangkatan Perdana Menteri pada 1946, meskipun UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. "Kita republik dengan sistem presidensial, tetapi justru memakai praktik parlementer. Ini menunjukkan elit sendiri tidak konsisten terhadap konstitusi," ujarnya. Munarman juga menelusuri perjalanan konstitusi Indonesia setelah kemerdekaan, mulai dari Republik Indonesia Serikat (RIS), UUD Sementara, hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959. Menurutnya, meski Dekret menyatakan kembali kepada UUD 1945 dengan dijiwai Piagam Jakarta, praktik politik selanjutnya justru melahirkan Demokrasi Terpimpin dan konsep Nasakom yang disebutnya tidak terdapat dalam rumusan UUD 1945. Kritik paling tajam diarahkan kepada kebijakan ekonomi Orde Baru. Ia menyebut lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan regulasi pertambangan sebagai titik balik dominasi modal asing atas sumber daya alam Indonesia. "Pertambangan, migas, sampai perkebunan strategis kita dibuka seluas-luasnya. Corak produksinya menjadi sangat kapitalistik dan bergantung pada investasi asing," katanya. Ia bahkan mengklaim sebagian besar sektor migas nasional telah dikelola perusahaan asing, sementara banyak perusahaan perkebunan besar berpusat di luar Indonesia. Bagi Munarman, rangkaian penyimpangan tersebut belum berakhir. Ia menilai empat kali amandemen UUD 1945 pada era Reformasi semakin menjauhkan Indonesia dari cita-cita para pendiri bangsa. Menurutnya, perubahan konstitusi justru memperkuat liberalisasi ekonomi tanpa diikuti kebijakan yang membangun kemandirian alat produksi rakyat. "Negara tidak pernah serius mempersiapkan rakyat memiliki alat-alat produksi. UMKM maupun industri strategis tidak benar-benar diproteksi, sementara liberalisasi terus dibuka," ujarnya. Ia menilai akibat penyimpangan yang terus berlangsung sejak 1945 itu, arah perjalanan bangsa semakin menjauh dari tujuan awal kemerdekaan. Pemaparan berikutnya, Munarman menggunakan analogi penyimpangan arah. Menurutnya, kesalahan kecil di titik awal akan menghasilkan jarak yang sangat jauh ketika dibiarkan berlangsung puluhan tahun. Ia mengibaratkan perjalanan bangsa seperti garis yang melenceng satu derajat dari titik nol. Semakin lama, penyimpangan itu semakin melebar hingga menjauh dari cita-cita kemerdekaan. "Kalau titik mulanya melenceng sedikit saja, makin lama makin jauh. Itulah yang saya lihat terjadi pada bangsa ini. Kita terus mengulang pengkhianatan terhadap amanah, sehingga seolah tidak pernah keluar dari lingkaran krisis," jelasnya. Oleh karena itu, sebagai aktivis pencinta alam, Munarman belajar satu prinsip: kalau tersesat di hutan, jangan terus berjalan ke segala arah. Kuncinya adalah kembali ke titik nol. "Dalam ketatanegaraan, titik nol itu tersedia melalui mekanisme konstitusional Pasal 37 UUD, yaitu perubahan UUD melalui MPR. Kalau ada kemauan politik, MPR dapat meninjau kembali konstitusi. Bahkan menurut saya, apabila terdapat dukungan politik yang sangat kuat, Presiden juga dapat mengambil langkah seperti Dekret 5 Juli 1959 untuk mengembalikan konstitusi kepada ruh awalnya," pungkasnya. []

SHARE:

Artikel Terkait

Memperbaiki Negara, dengan Pendidikan atau Politik?

Kecam Keras Program Israel-Indonesia, Munarman: Mereka Mau Kendalikan Negeri Ini Sesuai Kepentingan Zionis

Sebut Indonesia Alami ‘Kepribadian Ganda’, Munarman: Konstitusinya Berkeadilan tetapi Praktiknya Kapitalistik-Oligarkis

Munarman Persoalkan Keabsahan Dokumen Pendidikan Gibran, Sebut Ada Dugaan Keterangan Palsu

El-Sayed dan Dinamika Politik AS

Munarman Bongkar Strategi Kelompok LGBTQ: Isu HAM, Media hingga Pendidikan Jadi Pintu Masuk