Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalkan Pernikahan Sejenis

Bangkok (SI Online) – Senat Thailand telah mengesahkan RUU Kesetaraan Perkawinan, yang membuka jalan bagi negara ini untuk menjadi yang pertama di Asia Tenggara yang mengakui pernikahan sesama jenis.

Majelis tinggi pada Selasa (18/6/2024) menyetujui langkah tersebut dalam pembacaan akhir – dengan 130 suara mendukung dari 152 anggota yang hadir. Empat senator memberikan suara menentang dan ada 18 abstain.

Undang-undang ini sekarang akan diserahkan kepada Raja Maha Vajiralongkorn untuk mendapatkan persetujuan, sebuah formalitas yang secara luas diharapkan akan dikabulkan. Undang-undang ini akan mulai berlaku 120 hari setelah diterbitkan dalam lembaran negara.

Setelah undang-undang ini berlaku, Thailand akan menjadi negara Asia ketiga setelah Nepal dan Taiwan yang melegalkan pernikahan sesama jenis.

“Thailand telah mengambil langkah bersejarah untuk menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan bagi pasangan LGBTQI,” kata peneliti Amnesty International di Thailand, Chanatip Tatiyakaroonwong, dalam sebuah pernyataan.

“Momen penting ini merupakan penghargaan atas kerja keras para aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan anggota parlemen yang telah memperjuangkan kemenangan ini.” ujar Chanatip.

Undang-undang ini menyebut pernikahan sebagai kemitraan antara dua individu dan mengubah referensi untuk “pria”, “wanita”, “suami” dan “istri” menjadi istilah yang netral secara gender. Undang-undang ini juga akan memberikan hak waris dan hak adopsi kepada pasangan LGBTQ yang setara dengan orang-orang dalam pernikahan heteroseksual.

Meskipun Thailand dikenal dengan budaya dan toleransi LGBTQ-nya yang dinamis, para aktivis telah berjuang selama beberapa dekade untuk melawan sikap konservatif.

Banyak yang mengkritik undang-undang tersebut karena tidak mengakui orang-orang transgender dan non-biner, yang masih belum diizinkan untuk mengubah jenis kelamin mereka pada dokumen identitas resmi.

“Kami sangat bangga membuat sejarah,” kata Plaifah Kyoka Shodladd, anggota komite parlemen tentang pernikahan sesama jenis.

“Hari ini, cinta menang atas prasangka… setelah berjuang selama lebih dari 20 tahun. Hari ini, kita dapat mengatakan bahwa negara ini memiliki kesetaraan pernikahan.”

Para politisi dan aktivis terlihat merayakannya di Majelis Nasional, melambaikan bendera pelangi dan tersenyum, dengan beberapa di antaranya mengepalkan tangan sebagai bentuk solidaritas terhadap komunitas LGBTQ.

Pada bulan Maret, majelis rendah menyetujui RUU tersebut dengan suara hampir bulat dengan hanya 10 dari 415 anggota parlemen yang memberikan suara menentang.

Undang-undang ini merupakan “kemenangan bagi keadilan dan hak asasi manusia,” kata Mookdapa Yangyuenpradorn, seorang rekan hak asasi manusia di Fortify Rights, dalam sebuah pernyataan.

“Perjalanan menuju titik ini penuh dengan tantangan, tetapi pemungutan suara hari ini menandai momen bersejarah yang patut dirayakan.” ujarnya.

Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang telah vokal dalam mendukung komunitas LGBTQ dan kesetaraan pernikahan, akan membuka kediaman resminya untuk para aktivis dan pendukungnya untuk merayakannya.

Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang perkawinan yang berlaku saat ini, yang hanya mengakui pasangan heteroseksual, adalah konstitusional. Namun, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan agar undang-undang tersebut diperluas untuk memastikan hak-hak minoritas.

Pada bulan Desember, Majelis Nasional menyetujui pembacaan pertama dari empat rancangan undang-undang tentang pernikahan sesama jenis dan menugaskan sebuah komite untuk mengkonsolidasikannya ke dalam satu rancangan.

sumber: aljazeera