Myanmar Sebut Rohingya sebagai ‘Bengali’, Bangladesh Protes Keras
Dhaka (Suaraislam.id) – Pemerintah Bangladesh melayangkan protes keras terhadap rezim militer Myanmar yang secara sepihak melabeli etnis Muslim Rohingya sebagai kelompok “Bengali”.
Seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (18/08), langkah manipulatif Myanmar yang memangkas kuota pengakuan pengungsi Rohingya dinilai sebagai upaya melarikan diri dari tanggung jawab genosida.
Kementerian Luar Negeri Bangladesh menegaskan kembali bahwa “satu-satunya solusi berkelanjutan untuk krisis ini adalah pemulangan Rohingya ke Rakhine secara aman, bermartabat, dan sukarela.”
Baca juga: Myanmar Verifikasi 309 Ribu Muslim Rohingya, Syaratkan Stabilitas Keamanan Rakhine untuk Repatriasi
Gelombang kejahatan kemanusiaan militer Myanmar sejak Agustus 2017 telah memaksa lebih dari 1,2 juta warga Muslim Rohingya mengungsi dan menumpuk di Distrik Cox’s Bazar, Bangladesh.
Di tengah penderitaan tersebut, Kementerian Luar Negeri Myanmar menerbitkan pernyataan provokatif yang menyebut pengungsi sebagai “Bengali” serta membatasi verifikasi repatriasi hanya untuk 308.975 orang.
Junta militer Myanmar berdalih, “Myanmar akan menerima para pengungsi yang telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Rakhine ketika situasi keamanan di negara bagian tersebut menjadi lebih stabil.”
Menanggapi distorsi fakta tersebut, Direktur Jenderal Urusan Myanmar Kemenlu Bangladesh, Md. Toufiq-ur-Rahman, memanggil Duta Besar Myanmar U Kyaw Soe Moe di Dhaka.
Rahman mengecam keras pencederaan sejarah yang dilakukan Myanmar melalui statistik keliru mengenai jumlah warga yang diusir.
Ia menegaskan bahwa etnis Rohingya bukanlah “Bengali”, melainkan kelompok etnis pribumi sah yang identitasnya pernah diakui oleh otoritas Myanmar sebelum politik pembersihan etnis dimulai.
Rahman meminta Myanmar merujuk pada data resmi badan pengungsi PBB dan segera mempercepat repatriasi berdasarkan kesepakatan bilateral.
Ia menekankan bahwa verifikasi harus mencakup anak-anak yang lahir di kamp pengungsian serta warga baru yang diusir paksa pasca-2017.
Atas desakan tersebut, Duta Besar U Kyaw Soe Moe berjanji akan menyampaikan nota keberatan keras dari pihak Bangladesh kepada junta Myanmar di Naypyidaw. []
Sumber: Anadolu Agency
