Tolak Konsulat AS untuk Palestina, Naftali Bennet Klaim Yerusalem Ibu Kota Israel
Tel Aviv (SI Online) – Zionis Israel menentang rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) yang akan membuka kembali konsulat Amerika untuk Palestina di kota Yerusalem. Penentangan itu disampaikan Perdana Menteri (PM) Israel Naftali Bennet.
“Kami menjelaskan kepada mereka (AS),” kata Bennet, menjawab pertanyaan wartawan selama konferensi pers pada Sabtu (06/11).
Baik Bennet maupun Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengulangi kalimat keras yang sama, tulis reporter “Kan TV” Israel.
Pendahulu Biden, Donald Trump secara kontroversial memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan konsulat yang berfungsi sebagai kedutaan de facto Amerika untuk Palestina dimasukkan ke dalam kedutaan sebagai Unit Urusan Palestina.
Langkah itu memicu kemarahan warga Palestina, yang memandang Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota negara Palestina di masa depan.
Memberikan Yerusalem Timur yang diduduki kembali ke Palestina telah berulang kali disarankan sebagai bagian dari solusi dua negara untuk konflik yang mendidih, tetapi pemerintah sayap kanan Israel tampaknya mengesampingkan kemungkinan kesepakatan semacam itu.
“Yerusalem adalah ibu kota Negara Israel saja,” klaim Bennet seperti dikutip dari Russia Today, Ahad (7/11/2021).
Konsulat Palestina ditutup pada 2019 di bawah mantan Presiden Donald Trump, dan pemerintah Israel telah menolak rencana Biden untuk membukanya kembali selama beberapa waktu. Ketika Biden mengambil alih Gedung Putih, salah satu langkah pertama yang diumumkan oleh pemerintahannya adalah pembukaan kembali fasilitas tersebut.
Berita itu tidak sesuai dengan keinginan Tel Aviv. Pada awal September, Lapid menyebutnya sebagai “ide buruk” yang akan mengirimkan sinyal yang salah kepada Palestina dan komunitas internasional.
Bennet menyarankan AS untuk membuka konsulat di suatu tempat di luar Yerusalem, seperti di kota Ramallah di Tepi Barat atau kota Abu Dis di sebelah timur Yerusalem. Hal itu diungkapkannya ketika ia bertemu dengan Biden pada akhir Agustus lalu. Menurut media Israel pemerintah AS telah menolak saran itu.
