Bukhori Minta Menag Tambah Kuota Formasi Guru Agama PPPK
Jakarta (SI Online) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, mendesak Kementerian Agama untuk segera mengusulkan penambahan kuota bagi rekrutmen formasi guru agama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut dia, kuota yang diperoleh Kemenag sejumlah 9.464 dinilai tidak sepadan dengan jumlah guru agama honorer yang jumlahnya mencapai 125 ribu. Padahal Kemendikbud memperoleh kuota satu juta formasi dalam rekrutmen guru PPPK tahun ini.
“Mohon Pak Menteri bisa perjuangkan rekrutmen PPPK bagi guru honorer agama. Saya minta adanya keadilan anggaran bagi pendidikan agama dan pendidikan umum,” ungkap Bukhori dalam rapat kerja gabungan Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kesehatan terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021 M, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Soal Rekrutmen Guru Agama, HNW: Kemenag Harus Kawal Janji Mendikbud
Bukhori mengatakan, dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak mengenal pembedaan antara sekolah agama (madrasah) dengan sekolah umum. Tetapi ironisnya, dalam praktik penganggarannya justru terjadi disparitas yang tinggi, sambungnya.
“Yang paling menohok adalah dari sebanyak 125 ribu guru honorer agama, lantas hanya mendapat jatah sembilan ribu saja. Jelas ini tidak masuk akal,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PKS ini juga meminta Presiden Jokowi untuk membuka komunikasi dengan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz, untuk memperoleh kepastian terkait keberangkatan jemaah haji asal Indonesia untuk pelaksanakan ibadah haji pada tahun 1442H/2021M.
“Sampai saat ini nasib calon jemaah haji kita masih terkatung-katung karena belum dapat kepastian. Karena itu, saya sarankan kepada Pak Presiden Jokowi untuk segera “say hello” pada Raja Salman supaya clear persoalannya,” usulnya.
Bukhori menilai, inisiatif Jokowi untuk membuka komunikasi secara personal kepada Raja Salman akan lebih efektif dalam memperoleh kepastian ketimbang mengirimkan perwakilan pemerintah Indonesia untuk menemui langsung pemerintah Arab Saudi.
