Krisis Relevansi Kampus: Gagalnya Sistem Pendidikan Sekuler

Oleh: Aghniya Dzatur Rahmah, Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Pemerintah Indonesia melontarkan wacana penghapusan jurusan perkuliahan yang dianggap tidak relevan demi menembus target pertumbuhan ekonomi. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menegaskan bahwa keberadaan jurusan perkuliahan sebaiknya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dunia di masa depan, yakni kebutuhan industri. "Kita meluluskan tiap tahun 490.000 dari kependidikan, sedangkan pada waktu yang sama, lowongan untuk calon guru dan fasilitator di taman kanak-kanak hanya 20.000, jadi yang 470.000 tidak punya pekerjaan," tutur Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026. Hal ini disanggah oleh Rektor UMM dan Unisma yang menolak penutupan program studi yang tidak sesuai pasar karena kampus bukanlah pabrik pekerja. Wakil Rektor UMY lebih memilih melakukan penyesuaian kurikulum dibandingkan menutup program studi. Pernyataan di atas menjadi alarm keras bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Paradigma pemerintah menangkap fenomena ini sebagai ketidaksesuaian antara kurikulum kampus dengan kebutuhan pasar yang berujung pada wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan. Meski Mendiktisaintek Brian Yuliarto kemudian mengklarifikasi bahwa arahnya adalah continuous improvement lewat integrasi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT), akar masalahnya tetap satu. Adopsi liberalisme-sekuler menyebabkan perguruan tinggi harus menyesuaikan dengan tuntutan dunia industri, sehingga dunia pendidikan tinggi sedang direduksi menjadi pabrik pemasok tenaga kerja demi target ekonomi. Dalam sistem ini, manusia tidak lagi dipandang sebagai subjek pembangun peradaban, melainkan sebagai komoditas ekonomi semata. Relevansi ilmu saat ini hanya diukur dari laku atau tidaknya di dunia kerja dengan memaksakan kehendak kurikulum agar diseragamkan pada hal-hal yang aplikatif bagi industri. Akibatnya, negara seolah lepas tangan dari tanggung jawab utamanya dalam mengelola sumber daya manusia untuk melayani urusan rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan korporasi. Inilah kebijakan zalim yang merampas hak para pelajar Indonesia serta mengancam kualitas sumber daya manusia. Kebijakan yang diambil merupakan reaksi dan respons terhadap berbagai macam kepentingan yang saling bersaing, sehingga negara terlihat abai terhadap kebutuhan umat. Padahal, kebutuhan umat Islam terhadap pakar sains dan teknologi bukanlah hal baru. Hal ini berlandaskan pada kebijakan strategis Rasulullah saw. sebagaimana tercatat dalam sejarah, di mana beliau mengutus Urwah bin Mas’ud dan Ghilan bin Salamah ra. ke Jurasy untuk mempelajari cara membuat dababah dan manjanik. Peristiwa ini menjadi bukti kuat bahwa penguasaan teknologi tingkat tinggi adalah bagian dari sunnah kepemimpinan Nabi dalam menjaga kemaslahatan dan kedaulatan umat. Paradoks pengangguran terlihat pada pernyataan Brian Yuliarto yang mencanangkan target tahun 2026, di mana lebih dari 60% lulusan pendidikan tinggi diharapkan langsung terserap oleh industri dalam setahun pasca kelulusan. Hal ini justru mengonfirmasi bahwa pendidikan tinggi telah kehilangan visinya karena sistem saat ini memaksakan lapangan kerja diciptakan hanya untuk memaksimalkan keuntungan pemilik modal. Data pengangguran Gen Z yang mencapai 16% hingga 16,89% membuktikan bahwa orientasi pendidikan sekarang hanyalah sebagai pemasok tenaga kerja. Ketika roda industri melambat, para lulusan pun terhempas karena tidak dibekali kemandirian ideologis untuk mengubah tatanan sistem. Dalam sistem Islam, negara sebagai pengurus (raa’in) bertanggung jawab penuh atas visi, kurikulum, hingga pembiayaan pendidikan. Negara yang akan memetakan kebutuhan ahli berdasarkan kebutuhan nyata untuk melayani rakyat secara berdaulat. Islam menyelesaikan pengangguran melalui pengelolaan sumber daya alam yang merupakan milik umum oleh negara serta melalui larangan riba. Mekanisme ini akan membuka sektor industri riil yang luas sehingga kebutuhan terhadap tenaga ahli justru akan sangat besar. Pendidikan tidak lagi mencetak lulusan massal tanpa arah, melainkan mencetak para ahli yang memiliki medan pengabdian yang nyata. Krisis relevansi program studi hari ini adalah bukti gagalnya sistem pendidikan sekuler. Selama standar mutu kita masih mengekor pada kepentingan pasar global, kita hanya akan terus memproduksi buruh berpeci yang bertumpu pada struktural namun tumpul terhadap problem umat. Negara berkembang seperti Indonesia terpaksa menyesuaikan diri dengan mengadopsi standar global agar dianggap maju. Kurikulum diseragamkan hingga cara berpikir diarahkan agar ilmu yang kritis terhadap sistem global dianggap tidak relevan atau tidak aplikatif. Standar kampus kini lebih sibuk mengejar pengakuan global sehingga melupakan amanah untuk menjawab dan mengurusi problematika umat dan bangsa. Standar global ini sejatinya adalah alat untuk memastikan dunia berpikir dan bergerak ke arah yang sama demi kepentingan kapitalisme global. Inilah gambaran nyata dari kolonialisme gaya baru yang membuat perguruan tinggi lupa akan peran sesungguhnya sebagai pembebas dari jeratan sekulerisme. Sudah saatnya sistem Islam mengambil alih kembali dan mengembalikan pendidikan tinggi pada asas wahyu. Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan untuk mencari rida Allah, tetapi ia hanya mempelajarinya untuk mendapatkan kedudukan/harta duniawi, maka ia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah). Barakallahu fikum. Aghniya Dzatur Rahmah, lahir pada 20 Februari 2007, adalah mahasiswi Jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta yang aktif menyoroti isu sosial politik dalam perspektif Islam.

SHARE:

Artikel Terkait

Pendidikan Akhlak sebagai Solusi Utama Mengatasi Korupsi

MK: Mulai 2028 Program MBG Wajib Dipisah dari Anggaran Pendidikan

Pererat Ukhuwah, PP Muhammadiyah dan Tokoh Sabah Gagas Kerja Sama Pendidikan

Pesantren Lahirkan Insan Kamil Penjaga Masa Depan Bangsa

Pendidikan dalam Perspektif Islam: Mengapa Negara Harus Hadir?

SPMB Carut-Marut, Puluhan Ribu Mahasiswa Gagal Kuliah: Ketika Pendidikan Jadi Komoditas