Mengapa Trump Dukung Ali al-Zaidi sebagai Calon PM Irak?
Dukungan dari Washington bergantung pada kemajuan nyata dalam membatasi aktivitas milisi pro-Iran.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan menoleransi serangan terhadap kepentingan mereka.
Berdasarkan Konstitusi Irak, al-Zaidi memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan kabinet kepada parlemen guna mendapatkan 167 suara.
Ia berjanji menjadikan Irak sebagai negara yang seimbang secara regional maupun internasional.
Intervensi tegas Trump pada dasarnya menandai berakhirnya relevansi politik al-Maliki di panggung nasional.
Dalam beberapa bulan mendatang, tekanan AS terhadap tokoh-tokoh yang terkait milisi diperkirakan akan terus meningkat.
Namun, tantangan besar tetap menanti al-Zaidi dalam menjalankan pemerintahan barunya.
Washington telah menyampaikan harapan agar pemerintah baru segera membubarkan milisi yang berafiliasi dengan Iran.
Al-Zaidi dapat mendekati masalah ini dari sisi ekonomi dengan memangkas gaji negara kepada puluhan ribu pejuang milisi.
Tantangan lainnya adalah kelumpuhan ekspor minyak akibat penutupan Selat Hormuz yang mengancam ekonomi negara.
Baghdad mungkin mendapat bantuan jika Washington mencairkan dana Irak di Federal Reserve Bank berdasarkan kemajuan penanganan milisi.
Penyesuaian struktural yang menyakitkan pada sektor publik dan anggaran negara tampaknya tidak lagi bisa dihindari.
Situasi di Irak hampir pasti akan tetap tegang dalam beberapa bulan ke depan selama masa transisi ini.
Hal tersebut akan menjadi ujian nyata bagi kemampuan al-Zaidi untuk bertahan dalam proses rumit memerintah Irak.[]
