Mitos Keamanan Runtuh, Jaringan Pangkalan Militer AS di Timteng Kini Tak Lagi Berkelanjutan?

Menurut David Vine, perang melawan Iran ini telah memicu munculnya pertanyaan mendasar mengenai pandangan arus utama tentang fungsi pangkalan militer Amerika. Pandangan konvensional tersebut selama ini dinilai keliru.

“Perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran telah mendorong munculnya evaluasi mendalam yang sudah lama seharusnya dilakukan terhadap pandangan konvensional arus utama yang sangat keliru, yaitu bahwa pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah dan di seluruh dunia membantu mempertahankan Amerika Serikat maupun negara-negara lain,” kata Vine kepada Newsweek.

Ia melanjutkan: “Kerusakan besar yang ditimbulkan Iran terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di Teluk Persia dan kawasan sekitarnya—termasuk puluhan korban jiwa serta kerugian infrastruktur yang mencapai miliaran dolar—telah membuka mata semua orang mengenai mitos-mitos yang selama ini melekat pada pangkalan militer Amerika, baik di Timur Tengah maupun di tingkat global.”

Menurut Vine, mitos-mitos tersebut berkaitan dengan anggapan bahwa pangkalan-pangkalan militer itu bersifat defensif, efektif secara militer, dan mutlak diperlukan bagi keamanan AS.

Sebaliknya, ia berpendapat bahwa instalasi-instalasi tersebut justru mendorong aksi ofensif dengan biaya yang sangat besar. Kerugian besar ini harus ditanggung oleh personel militer, pembayar pajak AS, serta negara-negara tuan rumah pangkalan tersebut.

“Because of that, the U.S.-Israel war against Iran forces a much-needed reevaluation of the U.S. military presence, not just in the Middle East but globally. More and many analysts are now concluding that the U.S. military should close and consolidate its bases abroad and bring home large numbers of its troops,” ujar Vine.

“Membongkar Seluruh Birokrasi”

Saat AS dan Iran kembali ke meja perundingan setelah menyepakati langkah deeskalasi, masa depan kehadiran militer AS di Timur Tengah menjadi isu utama yang dibahas. Pihak Gedung Putih sendiri telah memberikan sinyal kesediaan untuk berkompromi.

Butir keempat dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memuat ketentuan penting. Ketentuan itu menyebutkan bahwa AS berkomitmen untuk menarik pasukannya dari wilayah yang berdekatan dengan Republik Islam Iran dalam waktu 30 hari setelah kesepakatan final tercapai.

Bentuk pasti dari penarikan pasukan tersebut masih belum ditentukan. Semua itu akan sangat bergantung pada tercapainya kesepakatan komprehensif dengan pihak Iran.

Meskipun sebagian pihak memandang komitmen itu sebagai konsesi kepada Iran, Trump memiliki rekam jejak panjang dalam mendukung pengurangan jejak militer luar negeri. Ia konsisten mendorong sekutu Washington agar memikul porsi tanggung jawab keamanan yang lebih besar.

Rencana untuk mewujudkan kebijakan pengurangan pasukan tersebut tampaknya sudah mulai disiapkan secara matang. The Wall Street Journal melaporkan pada Kamis bahwa pemerintahan Trump sedang aktif mempertimbangkan usulan untuk memindahkan operasi militer penting ke arah barat.

Laporan itu juga mengungkap bahwa kerusakan di Naval Support Activity Bahrain ternyata jauh lebih besar daripada dugaan sebelumnya. Biaya rekonstruksi pangkalan tersebut diperkirakan mencapai 400 juta dolar AS.

Angka fantastis tersebut belum mencakup kerusakan di lokasi-lokasi lain maupun nilai amunisi yang telah dihabiskan, yang mencapai jutaan dolar. Dua pejabat anonim menyebut Israel sebagai kandidat utama lokasi pemindahan operasional tersebut, sejalan dengan rekomendasi McKenzie.

Mantan Komandan CENTCOM itu mengatakan bahwa gagasan tersebut sebenarnya telah berakar sejak upaya restrukturisasi penempatan militer Amerika pada masa pemerintahan Joe Biden. McKenzie bukan satu-satunnya mantan pejabat yang menyampaikan pandangan radikal seperti itu.