Mitos Keamanan Runtuh, Jaringan Pangkalan Militer AS di Timteng Kini Tak Lagi Berkelanjutan?
“Perang Iran seharusnya mengakhiri perdebatan ini,” kata Michael Rubin, peneliti senior di American Enterprise Institute yang pernah menjadi penasihat di Kantor Menteri Pertahanan Amerika Serikat, kepada Newsweek.
Rubin juga menilai terdapat alasan-alasan politik yang kuat untuk segera mengubah kebijakan pertahanan tersebut.
Menurutnya: “Secara diplomatik, sejak dulu merupakan sebuah kebodohan menempatkan pangkalan militer di negara-negara seperti Turki dan Qatar, karena kedua negara itu menjadikan kehadiran militer Amerika sebagai semacam ‘kartu bebas dari hukuman’ atas perilaku buruk mereka.”
Ia melanjutkan: “Ankara dan Doha sama-sama tahu bahwa beberapa generasi pejabat Pentagon gagal melihat gambaran besarnya. Mereka lebih mementingkan fasilitas gratis atau kontrak sewa yang menguntungkan daripada kepentingan strategis keamanan nasional Amerika secara keseluruhan.”
“Dengan kedalaman strategis yang dimiliki Siprus dan Yunani, serta kapal-kapal LHD (Landing Helicopter Dock) yang kini jauh lebih canggih, sebenarnya tidak ada lagi kebutuhan untuk mempertahankan separuh dari kehadiran garis depan yang kita miliki sekarang.”
Rubin menambahkan: “Dengan menempatkan pasukan di Kuwait dan Qatar, kita justru meningkatkan daya tawar Iran, bukan membuat mereka gentar.”
Ia juga melihat adanya tanda-tanda adaptasi serupa yang sedang berjalan di kawasan geopolitik lain. Menurut Rubin, keberadaan pasukan Amerika di Darwin, Australia, memberikan kemampuan serangan balasan (second-strike capability) apabila terjadi perang dengan China.
Namun, mengingat sejarah keragu-raguan pemerintah AS dalam merespons seruan reformasi menyeluruh, Rubin mengusulkan langkah yang jauh lebih radikal.
“Cara berperang sedang berubah, dan perubahan itu berlangsung jauh lebih cepat daripada birokrasi Pentagon yang sudah mengeras dan lamban beradaptasi,” ujarnya.
“Kita sudah sampai pada titik di mana mungkin sudah saatnya membongkar seluruh birokrasi itu dan membangunnya kembali dari awal, berdasarkan pelajaran tentang peperangan modern dan kelincahan birokrasi yang dipetik dari Ukraina, dan dalam tingkat yang lebih kecil, dari Israel.” []
Tom O’Connor, Senior Bidang Kebijakan Luar Negeri & Wakil Editor Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri.
Sumber: Newsweek
