Rakyat Suriah Tidak Boleh Dikecewakan Lagi

Oleh: Martin Griffiths, Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan sekaligus mantan Koordinator Bantuan Darurat PBB. Suriah telah lama memenuhi pikiran saya, yakni 15 tahun penderitaan bagi rakyatnya dan 15 tahun kegagalan keterlibatan masyarakat internasional. Saya terlibat langsung dalam bagian yang kedua itu—mula-mula sebagai anggota senior Kantor Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Suriah, kemudian sebagai Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA). Karena itu, saya tidak bisa mengaku tidak memiliki tanggung jawab di hadapan rakyat Suriah. Selama bertugas di PBB, saya harus menghadiri banyak pertemuan dengan para pejabat tinggi rezim Bashar al-Assad, termasuk dengan presiden Suriah sendiri. Sebagian orang menuduh saya dan PBB mempertahankan hubungan tersebut sebagai bagian dari "transaksi" untuk memperoleh akses kemanusiaan yang lebih baik. Kenyataannya berbeda. Lembaga-lembaga kemanusiaan beserta para pejabatnya memang harus bertemu dengan siapa pun yang dapat membantu ataupun menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan. Itu bukan sebuah transaksi, melainkan sebuah keharusan. Hal yang sama berlaku bagi para mediator yang harus selalu bertemu dengan pihak-pihak yang berkonflik dalam upaya mengakhirinya. Semua pertemuan saya dengan Bashar al-Assad bertujuan menekan agar ia mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan demi kesejahteraan rakyatnya. Ia hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang memiliki kekuasaan mengerikan untuk menciptakan dan mempertahankan penderitaan, yang terpaksa saya temui selama lima dekade bekerja sebagai diplomat. Pada suatu kesempatan, di awal perang mengerikan yang dipicu al-Assad pada 2012, saya tinggal di Damaskus dan setiap hari melakukan negosiasi yang sia-sia dengan pemerintah Suriah atas nama PBB. Saya selalu mengangkat isu para tahanan. Suatu hari, pejabat yang duduk di seberang meja menghentikan pembicaraan. "Matikan mikrofon, dan letakkan pena kalian," katanya. Lalu ia menoleh kepada saya dan berkata dengan sangat sederhana: "Berhentilah membuang waktu untuk urusan ini. Kami tidak akan pernah membebaskan mereka. Kami juga tidak akan pernah mengakui kenyataan itu." Pada tahun 2022, dalam sebuah pertemuan tertutup dengan al-Assad, saya menyarankan agar ia mengosongkan penjara-penjara. "Tentu saja," jawabnya. "Saya sudah mengosongkannya. Tidak ada lagi tahanan di sana sekarang!" Setahun kemudian, setelah gempa bumi dahsyat melanda Suriah, saya bertemu al-Assad sebanyak tiga kali. Tugas saya adalah membujuknya agar melakukan langkah-langkah yang jelas diperlukan demi kesejahteraan dan hak-hak rakyatnya. Kini saya dapat mengatakan bahwa upaya saya gagal total. Rakyat Suriah akhirnya diselamatkan melalui aksi militer. Pengambilalihan Damaskus membuka jalan menuju perdamaian. Sebagai seseorang yang telah mengabdikan hidup untuk dialog dan negosiasi, saya merasakan kepahitan karena harus mengakui bahwa yang dibutuhkan ternyata bukan pembicaraan, melainkan tindakan. Dan tindakan itu seharusnya dilakukan jauh lebih awal. Kini saya memahami bahwa dosa awal masyarakat internasional adalah mengesampingkan perubahan rezim sejak awal sebagai jalan untuk mengakhiri penderitaan Suriah. Sebaliknya, dunia membentuk kelompok "Friends of Syria"—yang terdiri dari negara-negara Barat dan sekutu-sekutu regional—untuk mendukung oposisi terhadap al-Assad. Namun, kelompok itu hampir tidak memberikan perubahan berarti terhadap kenyataan sehari-hari berupa penahanan massal dan kematian yang menimpa hampir setiap keluarga Suriah. Kebohongan terus berlangsung sepanjang masa penderitaan Suriah. Perang kini telah berakhir. Yang tersisa sekarang adalah membangun perdamaian. Namun, seperti yang terlihat dari rangkaian pengeboman baru-baru ini di Damaskus, tidak sedikit pihak yang ingin melihat Suriah kembali gagal. Prioritas utama saat ini adalah membangun kembali perekonomian. Tahun demi tahun, akibat gabungan perang, sanksi ekonomi, dan kehancuran ekonomi nasional, rakyat Suriah terus jatuh ke dalam kemiskinan. Kini, dua pertiga penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrem. Padahal, Suriah adalah negara yang memiliki sumber daya manusia berbakat dan posisi strategis yang sangat penting bagi negara-negara tetangganya. Bantuan kemanusiaan memang terus berdatangan, tetapi seperti di banyak tempat lain, jumlahnya sangat terbatas. Negara-negara Teluk dan anggota Uni Eropa masih terus memberikan bantuan. Namun, dari pengalaman saya dalam dunia kemanusiaan, saya mengetahui bahwa solusi yang benar-benar berkelanjutan bagi krisis Suriah harus datang melalui investasi swasta dalam perekonomian. Baik di sektor perbankan, energi, konstruksi, pengolahan pangan, agribisnis, maupun industri manufaktur ringan, Suriah memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa. Modal dari warga Suriah di luar negeri dapat menjadi motor awal pemulihan. Namun, negara ini tetap membutuhkan investasi global dalam jumlah besar beserta dukungan teknis dari komunitas internasional. Masih ada dua persoalan besar yang harus diselesaikan. Pertama, pencabutan sanksi-sanksi yang masih tersisa—yang seharusnya sudah lama dilakukan—karena sanksi tersebut tetap menjadi ancaman bagi pembangunan perdamaian. Kedua, pengelolaan risiko bagi para investor. Pengumuman terbaru Amerika Serikat yang akan mencabut status Suriah sebagai "negara sponsor terorisme" merupakan langkah besar dalam menyelesaikan persoalan pertama. Namun, tantangan kedua masih sangat besar. Seorang duta besar senior di Damaskus baru-baru ini mengatakan kepada saya bahwa meskipun terdapat konsensus internasional untuk membantu Suriah, negara itu masih belum mampu menyediakan aturan yang dapat diprediksi serta perlindungan hukum yang memadai sehingga investasi dapat berlangsung dengan aman. Pemerintah Suriah harus menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman sehingga Suriah layak dijadikan tempat berinvestasi, melalui peraturan perundang-undangan yang matang, bukan sekadar keputusan sepihak atau janji-janji. Sayangnya, kapasitas pemerintah untuk melaksanakan komitmen yang telah diumumkan masih sangat terbatas. Terlalu sering peluang ekonomi hilang akibat lambannya birokrasi dan keragu-raguan para pejabat dalam mengambil keputusan. Pemerintah harus bertindak secara terbuka, inklusif, dan tegas. Pentingnya langkah-langkah tersebut tidak bisa dilebih-lebihkan. Suriah merupakan negara yang sangat menentukan stabilitas kawasan Timur Tengah. Hal itu selalu benar, dan menjadi semakin penting saat ini ketika berbagai konflik di kawasan terus meningkat. [] Sumber: Al Jazeera

SHARE:

Artikel Terkait

Bolehkah Rakyat Tidak Membayar Pajak?

KH Didin Hafidhuddin: Pajak Jangan Dibebankan pada Rakyat Kecil

Suriah Tangkap Mantan Wakil Kepala Staf dan Komandan Angkatan Udara Era Assad

Brigade Al-Qassam Puji Aksi Protes Warga Suriah terhadap Israel

Rakyat Kecil Tertekan Iuran, Pejabat BPJS Kesehatan ‘Berpesta’

Stabilkan Ekonomi, Suriah Mulai Edarkan Uang Kertas Baru