Sudah Saatnya Dunia Melangkah tanpa Amerika Serikat
AS tidak lagi ingin menjadi penjamin tatanan dunia. Kini saatnya kita semua memikul tanggung jawab itu.
Pilihan seperti itu akan menegaskan bahwa lembaga ini kini lebih berpihak pada negara rentan daripada negara kuat.
Reformasi pendanaan PBB
Masalah mendasar lainnya adalah model pendanaan.
Selama ini, AS menyumbang sekitar 22% dari anggaran reguler PBB, dan jauh lebih besar lagi untuk operasi penjaga perdamaian.
Ketergantungan ini memberi Washington pengaruh yang terlalu besar dan membuat organisasi internasional sering menjadi sandera politik domestik Amerika.
Jika dunia menghargai multilateralisme, maka kekosongan ini harus diisi oleh: European Union, China, Jepang, negara-negara Teluk, dan ekonomi berkembang.
Pendanaan yang lebih beragam akan menjamin kelangsungan organisasi sekaligus mendemokratisasi tata kelola global.
Krisis global yang sedang terjadi
Urgensi reformasi ini terlihat dari berbagai krisis:
Serangan terhadap Iran berisiko memicu perang regional yang lebih luas, melibatkan negara Teluk, mengganggu pasokan energi global, dan mendorong ekonomi rapuh menuju resesi.
Penculikan presiden Venezuela telah mengguncang stabilitas Amerika Latin dan menciptakan preseden bahwa pemimpin negara mana pun bisa menjadi target kekuatan sepihak.
Sementara itu: perang di Gaza dan Sudan terus berlanjut, konflik di Democratic Republic of the Congo bagian timur belum mereda, jutaan pengungsi membebani negara tetangga.
Dalam banyak kasus, Dewan Keamanan PBB tidak mampu bertindak karena struktur veto yang memberi keistimewaan pada negara kuat.
PBB yang direformasi
PBB yang direlokasi dan direvitalisasi — dengan pendanaan luas dan tidak bergantung pada satu negara — memang tidak akan menyelesaikan krisis dalam semalam.
Namun organisasi itu bisa bertindak dengan: legitimasi lebih besar, moralitas yang lebih konsisten
Misalnya dengan: membuka koridor kemanusiaan, menstabilkan harga energi, mengoordinasikan keringanan utang, mengirim misi penjaga perdamaian tanpa tergantung politik satu negara.
Masalahnya bukan bahwa PBB yang direformasi akan sempurna, tetapi bahwa PBB yang sekarang secara struktural tidak mampu menghadapi krisis global yang membutuhkan aksi bersama.
