#Bebaskan PalestinaNASIONAL

Wakil Ketua MPR: Seperti Bung Karno, Harusnya Pemerintah Tolak Timnas Israel

Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengritik sikap pemerintah dan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir yang tidak merespons positif penolakan berbagai ormas Islam seperti MUI, Muhammadiyah, DDII, juga penolakan-penolakan oleh banyak anggota DPR dan BKSAP DPR RI yang menolak kehadiran Tim Sepakbola negara penjajah Israel ke Indonesia pada gelaran Piala Dunia U-20 pada Mei 2023.

Apalagi di saat yang sama, Israel dengan sepakbola bukan makin sportif malah makin brutal bukan hanya terhadap warga Gaza, tapi juga warga Palestina di Tepi barat dengan banyak melakukan pembunuhan terhadap warga sipil dan menghancurkan paksa banyak pemukiman warga Palestina di Tepi barat.

Bahkan, pada bulan Desember 2022, pasukan penjajahan Israel juga menembak mati Ahmed Daraghbah, bintang muda sepakbola Palestina. Dengan laku makin brutal seperti itu, Israel makin membuktikan diri sebagai negara penjajah.

“Maka mestinya Ketua PSSI dan Pemerintah meneladani Presiden Soekarno yang karena posisi Israel sebagai penjajah, tanpa merasa malu malah penuh percaya diri karena sikapnya berbasiskan landasan Konstitusional yang jelas dan benar, Bung Karno melarang Timnas Indonesia bertanding melawan Israel pada Kualifikasi Piala Dunia 1958, dan tidak mengundang Timnas Israel pada Asian Games 1962 di Jakarta. Dan karena konsistensi dan ketegasannya, nama Bung Karno menjadi sangat harum, yang berimbas pada keharuman nama Indonesia juga,” jelas Hidayat melalui keterangan tertulisnya kepada Suara Islam, Rabu (8/3/2023).

Hal ini, lanjut Hidayat, dapat dipahami karena perintah UUD NRI 1945 sudah sangat jelas dan tegas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Dan hingga saat ini, penjajahan Israel terhadap Palestina masih terus berlangsung. Bahkan dibandingkan dengan saat Bung Karno tidak mengundang/menolak kedatangan tim Israel pada tahun 1962, sikap Israel sebagai negara penjajah bukan semakin melunak, tapi makin parah. Bahkan Masjid Al-Aqsha yang dahulu belum disentuh penjajah dan ekstrimis zionis, belakangan semakin sering diserang dan atau dilanggar kesuciannya oleh rezim zionis dengan pengawalan pasukan Israel,” ujar pria yang akrab disapa HNW itu.

“Jadi, penolakan berbagai pihak atas rencana kedatangan lebih dari 50 pemain sepakbola israel beserta tim pendukungnya ini bukan semata purusan politik, tetapi urusan konsistensi melaksanakan Konstitusi sebagaimana diwujudkan dalam sikap resmi Pemerintah sejak zaman Bung Karno. Penolakan-penolakan itu juga karena masalah kemanusiaan yang dicabik-cabik oleh pemerintah Israel dan warga pendukungnya. Dan kemanusiaan itu harus ditempatkan di atas hal apa pun, termasuk di atas olahraga,” tambahnya.

Lebih lanjut, HNW mengapresiasi sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyampaikan sikap resmi Indonesia dalam debat terbuka di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada awal Tahun 2023 yang tegas menunjukan kembali sikap resmi Indonesia berupa dukungan kuat terhadap Palestina dan bahkan mengajak negara-negara lain untuk bersikap tidak basa basi, untuk menghentikan tragedi kemanusiaan yang menimpa bangsa Palestina, dan agar tahun 2023 menjadi tahun yang lebih baik bagi Palestina merdeka.

Pidato yang merupakan arah kebijakan luar negeri Indonesia itu mestinya ditaati dan dirujuk oleh pejabat lainnya, seperti Ketua Umum PSSI dan Menteri Pemuda dan Olahraga dengan membatalkan kehadiran Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia, karena diyakini laku penjajahannya yang makin brutal dan tidak mengindahkan Resolusi PBB. Bukan malah memberi jaminan keamanan bagi pemain-pemain Israel, negara yang terus menjajah dan makin tidak memberikan keamanan bagi warga dan negara Palestina serta Masjid Al-Aqsha.

Selain itu, lanjut HNW, seharusnya Pemerintah dan PSSI dapat meniru Pemerintah Qatar dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022, yang tetap tegas menjaga nilai-nilai yang diyakini oleh bangsanya, seperti pelarangan kampanye LGBT dan pelarangan minuman beralkohol di dalam stadion.

1 2Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button