Mengapa Pemimpin yang Tak Peduli Agama Dipuji di Negeri Ini?

Jokowi dan Prabowo adalah tipe pemimpin yang netral agama atau tidak memperdulikan agama. Lembaga survei dan konglomerat hitam ramai-ramai mendukungnya. Anies Baswedan yang mempunyai latar belakang Islam yang kuat, dipojokkan dan dicap membawa politik identitas.

Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, namun panggung politiknya menghadirkan paradoks: figur yang tidak menonjolkan agama dipuji sebagai pemimpin ideal, sementara tokoh yang memiliki basis religius kuat justru dipandang sebagai ancaman demokrasi.

Fenomena ini bukan sekadar anggapan emosional umat, melainkan memiliki fondasi akademik dan kajian keilmuan dari berbagai pengamat Islam, pakar politik, dan sosiolog Muslim di Indonesia.

Pakar pendidikan, Dr. Adian Husaini, dalam bukunya “Pendidikan Islam: Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045” menyebut bahwa salah satu strategi global terhadap dunia Islam adalah pembatasan agama pada ruang privat.

“Umat dipersilakan beragama, tetapi tidak boleh menjadikan agamanya sebagai dasar bernegara. Inilah sekularisasi politik yang dibungkus dengan istilah moderasi,“ terangnya.

Pakar politik Prof. Din Syamsuddin, menyoroti fenomena “intoleransi terhadap mayoritas” di negeri ini. Dalam Seminar Kebangsaan PP Muhammadiyah, 2018, ia menegaskan,“Ketika umat Islam menuntut representasi politiknya, disebut radikal. Tetapi ketika didesak untuk diam, itu disebut demokrasi. Ini standar ganda yang berbahaya.”

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan pakar politik, Prof Amien Rais pernah memperkenalkan konsep “High Politics” yang menekankan bahwa politik bukan sekadar tentang kekuasaan, tetapi juga implementasi nilai etika dan moral keagamaan yang luas. Dalam pandangan ini, pemimpin yang ideal adalah figur yang dapat menerjemahkan prinsip tauhid dan keadilan sosial ke dalam tindakan politik yang konkret, bukan hanya mengamalkan agama secara privat.

Amien juga menegaskan bahwa pengajian dan aktivitas keagamaan boleh memuat unsur politik sebagai bentuk ekspresi hak politik umat. Ia pernah menyatakan bahwa pengajian yang “disisipi politik” merupakan bagian dari upaya umat untuk terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, selama bersifat etis dan bertanggung jawab.

Di tingkat wacana internasional, Prof. John L. Esposito dari Georgetown University dalam “The Future of Islam”, menjelaskan bahwa dunia Barat memiliki preferensi terhadap negara-negara Muslim yang tidak menjadikan agama sebagai dasar kebijakan politik. “Negara-negara demokrasi Barat lebih nyaman bekerja dengan pemerintahan Muslim yang mengadopsi paradigma sekular pragmatis di ranah kekuasaan,” terangnya.

Peran Survei dan Media dalam Pembentukan Persepsi

Calon-calon pemimpin di negeri ini yang tidak peduli agama (sekuler), selain didukung para konglomerat hitam, biasanya didukung juga banyak lembaga survei. Mereka mampu membayar lembaga survei agar elektabilitas mereka terus mentereng di media massa.

Survei politik yang marak menjelang pemilu juga dinilai memiliki peran penting dalam membentuk persepsi pemilih. Pengamat politik Hendri Teja dalam bukunya “Industri Survei dan Demokrasi Semu” (2020) menyebut fenomena “survei performatif”, yakni survei yang bukan hanya mengukur, tetapi juga mengarahkan opini publik.

“Survei tidak selalu memotret kenyataan, melainkan bisa menciptakan kenyataan. Kandidat religius yang distigmatisasi sebagai ancaman dapat kehilangan legitimasi secara sistematis,“ kata Hendri Teja.

Tokoh seperti Anies Baswedan misalnya, dinilai memiliki modal sosial berbasis identitas yang kuat. Namun, meskipun ia supercerdas dan mempunyai kemampuan untuk memimpin negeri ini dengan baik, tapi ia dipojokkan masuk dalam kelompok fundamentalis atau berpolitik identitas.