Netanyahu Sebut Inggris sebagai ‘Republik Islam Britania’
Jakarta (Suaraislam.id)-Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyindir Inggris dengan sebutan “Republik Islam Britania”. Pernyataan yang menyasar salah satu sekutu historis terdekat Israel di Eropa tersebut dilontarkan dalam wawancara di podcast Israel Melech Blitzer Haim yang tayang pada Kamis (14/8/2026).
Netanyahu menyampaikan kekesalannya atas pemberitaan media Inggris yang dinilainya tidak berpihak pada Israel. Ia membandingkannya dengan liputan penulis Inggris Randolph Churchill saat Perang Enam Hari tahun 1967.
“Coba cari hal seperti itu di Inggris hari ini, negara yang bisa Anda sebut sebagai Republik Islam Britania,” ujar Netanyahu secara sarkastis sebagaimana dikutip oleh media Israel.
Ia juga mengutip pernyataan wakil presiden AS, JD Vance, pada 2022 yang menyebut Inggris bisa menjadi negara Islam pertama yang memiliki senjata nuklir. Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya sedang memastikan agar tidak ada negara Islam lain yang memiliki senjata nuklir, terutama Iran.
Kecaman Pemimpin Yahudi Inggris
Pernyataan Netanyahu langsung memicu gelombang kritik dari kelompok Yahudi di Inggris dan Irlandia. Mereka menilai ujaran tersebut sangat berbahaya dan penuh kebencian.
“Pada saat antisemitisme, kebencian terhadap Muslim, dan perpecahan sosial menimbulkan ketakutan di negara kita, bahasa seperti ini sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab,” kata Rabbi Charley Baginsky dan Rabbi Josh Lev, pemimpin Movement for Progressive Judaism.
“Perdana Menteri Netanyahu tidak berbicara atas nama umat Yahudi Inggris. Kata-katanya tidak mewakili kami,” tegas mereka dalam sebuah pernyataan bersama.
Mantan Kepala Staf Downing Street, Gavin Barwell, turut mengkritik pernyataan tersebut sebagai bentuk Islamofobia yang nyata. Ia berharap publik kini menyadari bahwa Netanyahu bukanlah teman sejati bagi Inggris.
Keretakan Hubungan Diplomatik
Hubungan diplomatik antara Israel dan Inggris memburuk sejak Partai Buruh yang berhaluan progresif memegang pemerintahan pada 2024. Di bawah kepemimpinan mantan Perdana Menteri Keir Starmer, Inggris menangguhkan pembicaraan perdagangan bebas dan membekukan beberapa lisensi ekspor senjata ke Israel.
Inggris juga memberlakukan sanksi terhadap menteri berhaluan sayap kanan ekstrem Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Selain itu, Inggris bergabung bersama Prancis dan Kanada untuk mengakui negara Palestina.
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyampaikan permohonan maaf atas lambatnya respons awal negaranya dalam menyerukan gencatan senjata di Gaza. Ia menegaskan perlunya langkah lebih tegas, termasuk sanksi tambahan dan larangan perdagangan barang dari pemukiman ilegal.
Pengamat hubungan internasional dari University College London, Rodwan Abouharb, menyebut sentilan Netanyahu menandai titik terendah baru dalam hubungan kedua negara. Sementara itu, juru bicara Muslim Council of Britain (MCB) menyatakan bahwa retorika tersebut membuktikan Inggris perlu mengevaluasi kembali hubungannya dengan Israel.
