Negara tanpa Kompas

Negara ini terbiasa menghitung bencana dengan kalkulasi angka yang dingin. Berapa ribu rumah yang roboh diterjang gempa, berapa juta hektare sawah yang terendam banjir, hingga berapa nyawa yang terpaksa masuk dalam daftar nisan. Semua dicatat rapi dalam tabel, grafik, dan infografis warna-warni.

Namun, ada satu bencana yang nyaris tak pernah masuk dalam laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tak pernah disinggung dalam pidato kenegaraan yang gegap gempita, dan jarang disadari daya rusaknya: bencana nurani.

Ia tidak merobohkan bangunan beton, tetapi melumpuhkan rasa keadilan yang menjadi fondasi bernegara. Ia tidak membelah tanah, tetapi membelah kepercayaan publik hingga berkeping-keping. Ukuran sejati sebuah negara, dapat dilihat dari cara ia memperlakukan mereka yang paling lemah dan rentan.

Jika merujuk pada takaran itu, bencana nurani bukanlah sekadar residu perilaku individu yang menyimpang, melainkan kegagalan kolektif dalam menjaga etika kekuasaan.

Negara bisa saja tetap berdiri secara administratif dengan gedung-gedung megah, namun ia sebenarnya sedang runtuh secara moral di balik pintu-pintu kantor yang dingin.

Kekuasaan yang Kehilangan Rasa Malu

Bencana nurani hadir saat kekuasaan kehilangan satu elemen paling mendasar dalam peradaban: rasa malu. Ketika jabatan tak lagi dipahami sebagai amanah yang berat, melainkan dipandang sebagai peluang emas untuk memperkaya lingkaran sendiri, di sanalah kapal besar bernama negara mulai kehilangan kompasnya.

Hukum dijalankan bukan untuk menebus keadilan bagi mereka yang dizalimi, melainkan sebagai perisai untuk mengamankan kepentingan elite.

Gejalanya mudah dikenali namun sulit diobati. Kita menyaksikan korupsi berulang yang dirayakan layaknya sebuah prestasi, atau setidaknya dinormalisasi sebagai “ongkos politik”.

Penegakan hukum tampak gagah dan tajam saat menghujam ke bawah, namun mendadak tumpul dan ragu-ragu saat berhadapan dengan tembok kekuasaan di atas.

Kebijakan publik pun lahir bukan dari rahim kebutuhan rakyat, melainkan dari meja-meja lobi gelap yang jauh dari semangat keadilan sosial. Semua itu bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian panjang dari degradasi nurani yang dibiarkan membusuk terlalu lama.

Normalisasi yang Mematikan Integritas

Yang paling berbahaya dari bencana ini adalah kecenderungan untuk menormalisasi segala bentuk penyimpangan. Dalam teori sosiologi, ini disebut sebagai creeping normalcy—ketika pelanggaran kecil ditoleransi terus-menerus, ia perlahan menjelma menjadi kebiasaan.

Ketika kebiasaan itu dilegalkan melalui aturan yang dipaksakan, lahirlah sistem yang bengkok. Pada titik nadir ini, integritas dianggap sebagai beban yang merepotkan, kejujuran dinilai sebagai sifat naif, dan kepatuhan pada aturan dipandang sebagai penghambat kemajuan.