Gugatan Keliru Netanyahu
Oleh: Yanuardi Syukur (Dosen Antropologi Universitas Khairun, Ternate)
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Inggris sebagai “Republik Islam Britania” dalam sebuah wawancara podcast. Dalam wawancara untuk radio tentara Israel tersebut, ia juga menggambarkan Inggris sebagai “republik Islam pertama yang mendapatkan senjata nuklir.”
Pernyataan Netanyahu memperkuat narasi Islamofobia sayap kanan yang umum tentang populasi Muslim Inggris (The Guardian, 14 Agustus 2026). Pernyataan itu merupakan bentuk kecerobohan geopolitik yang sulit ditoleransi.
Baca juga: Netanyahu Sebut Inggris sebagai ‘Republik Islam Britania’
Retorika yang dilontarkan di tengah kesibukan kampanye Partai Likud ini memperlihatkan adanya pembagian prioritas kepentingan elektoral jangka pendek di atas kalkulasi strategis hubungan aliansi. Pernyataan ini sekaligus menggambarkan adanya kelelahan Israel dalam merespons dinamika kawasan yang semakin kompleks.
Kemunculan pernyataan tersebut tidak terlepas dari upaya Netanyahu membangun narasi “kita melawan dunia” sebagai perisai atas tekanan internasional yang meningkat terhadap kebijakannya. Targetnya jelas, yaitu pemerintahan Partai Buruh di London di bawah kepemimpinan Andy Burnham yang dianggap terlalu kritis terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza dan kebijakan pemukiman di Tepi Barat.
Burnham bahkan telah menyampaikan permohonan maaf atas respons awal partainya terhadap konflik tersebut. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjatuhkan sanksi individual serta mengkaji ulang hubungan dagang dengan entitas pemukiman ilegal.
Sikap tegas London inilah yang tampaknya memicu respons emosional Netanyahu. Langkah tersebut membuat Israel kehilangan salah satu pilar dukungan tradisionalnya di kancah Eropa.
Kelemahan mendasar dari klaim Netanyahu terletak pada distorsi fakta sejarah yang sangat gamblang. Dalam peta proliferasi nuklir global, Pakistan—yang secara konstitusional menyandang nama Republik Islam Pakistan—telah lama memiliki persenjataan nuklir sejak dekade 1990-an.
Dengan demikian, pernyataan Netanyahu bukanlah sekadar kesalahan informasi, melainkan konstruksi narasi yang sengaja mengaktifkan teori konspirasi Great Replacement yang sering digaungkan oleh kalangan ekstrem kanan. Ia secara implisit mencitrakan perubahan demografis di Eropa sebagai ancaman eksistensial, sekaligus merefleksikan kesamaan pola retorika dengan Wakil Presiden AS JD Vance yang pernah melontarkan pernyataan bernada serupa pada tahun 2024.
Pernyataan ini memiliki implikasi mengganggu terhadap tatanan hubungan antarbudaya dan antaragama global. Dengan menyematkan julukan “Republik Islam” kepada Inggris, Netanyahu secara halus menstigmatisasi komunitas Muslim di Eropa sebagai entitas yang secara perlahan mengambil alih negara-negara Barat.
Hal ini tidak hanya memperkuat arus Islamofobia yang sudah mengkhawatirkan, tetapi juga berpotensi memicu eskalasi kejahatan kebencian di tengah menguatnya dukungan terhadap partai-partai anti-imigran. Dalam konteks geopolitik, narasi semacam ini justru menghambat terbangunnya konsensus global untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan keamanan secara kolektif.
Pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai kebijakan luar negeri yang “bunuh diri” secara diplomatik. Inggris, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan pemilik kapasitas pertahanan yang signifikan, tidak tinggal diam atas gertakan tersebut.
Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (Foreign, Commonwealth & Development Office) langsung merespons dengan pernyataan keras. Pihaknya menyebut klaim Netanyahu tersebut “sama sekali tidak dapat diterima.”
