Islam Tak Mengenal Problem Perburuhan

Sesungguhnya dalam Islam tak pernah dikenal adanya problem perburuhan. Buruh bekerja sesuai dengan akad kerjanya, pengusaha berkewajiban memberikan upah, sementara negara yang menjamin kesejahteraan mereka. Bila ditelusuri ke belakang, sebenarnya akar masalah perburuhan adalah dijadikannya tingkat kehidupan yang paling minim sebagai pijakan dalam menentukan upah seorang pekerja/buruh. Dalam sistem Kapitalis, manusia sebagai penghasil kerja hanya dipandang sebagai alat oleh pihak pengusaha untuk mendapatkan keuntungan dan mengembangkan usahanya. Akibatnya manusia sebagai penghasil kerja kehilangan martabatnya dan terjadinya disorganisasi dalam kepribadian, kekeluargaan dan kemasyarakatan. Kondisi ini akhirnya menyebabkan kesewenang-wenangan para pengusaha terhadap para pekerja yang akhirnya menimbulkan kemarahan besar dari para pekerja. Sehingga melahirkan doktrin Sosialis yang menawarkan prinsip keadilan pada kaum buruh dengan membatasi waktu kerja, menaikkan upah buruh, menjamin adanya waktu istirahat dan jaminan-jaminan lainnya. Untuk menjawab aksi buruh itu kaum Kapitalis terpaksa melakukan modifikasi terhadap teori kebebasan kepemilikan dan kebebasan berusaha dengan tidak menjadikan tingkat kehidupan yang paling minim sebagai pijakan dalam menentukan upah pekerjaan. Sehingga dibuatlah kontrak kerja dengan memasukkan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang bertujuan untuk melindungi kaum buruh dan memberikan mereka hak-hak yang sebelumnya tidak mereka miliki seperti kebebasan berserikat, hak membentuk asosiasi-asosiasi, hak mogok kerja, memberi kaum buruh pensiun dan berbagai tunjangan lainnya. Mereka mendapatkan hak kenaikan upah, libur mingguan, hak jaminan kesehatan dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya, masalah-masalah perburuhan itu lahir dari pijakan yang menjadi dasar sistem Kapitalis, yaitu kebebasan kepemilikan, kebebasan berusaha dan menjadikan tingkat hidup yang paling minim sebagai standar dalam menentukan upah pekerja. Tidak Ada Problem Perburuhan Islam tidak mengenal problem perburuhan, kata Abdurahman Maliki dalam buku ”Politik Ekonomi Islam.” Mengapa? Karena dalam Islam tidak dikenal adanya kebebasan kepemilikan dan kebebasan berusaha. Islam hanya mengenal kebolehan kepemilikan dan kebolehan berusaha. Perbedaannya, kebebasan bermakna bebas memiliki kekayaan dan berusaha tanpa terikat dengan aturan-aturan agama (hukum syara’), sedangkan kebolehan berarti pilihan untuk memiliki dan berusaha dengan senantiasa terikat hukum syara’. Pertama, soal upah atau gaji (ujrah). Para ulama telah mendefinisikan ijarah (sewa tenaga kerja) sebagai transaksi atas jasa atau manfaat (yang dikeluarkan oleh ajir) dengan memperoleh imbalan atau kompensasi berupa upah/gaji. Jadi yang mendasari adanya hubungan antara pekerja dengan majikan (musta'jir) adalah manfaat yang dikeluarkan oleh pekerja. Dan atas 'usahanya' itu pekerja memperoleh imbalan berupa upah dari pihak yang mempekerjakannya. Berdasarkan hal ini maka besaran upah atau gaji itu berbeda-beda, karena jenis manfaat atau jasa yang dikeluarkan oleh pekerja pun berbeda-beda jenisnya. Bahkan pada satu jenis jasa atau manfaat, besaran upah yang dikeluarkan bisa berbeda karena dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman bekerja dan lain-lain. Oleh karena itu, besarnya upah yang diperoleh seorang pekerja, hanya ditentukan oleh dua belah pihak, yaitu pekerja itu sendiri dan pihak yang mempekerjakannya. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh turut campur menentukan besaran upah, atau kualifikasi jasa yang dikeluarkan. Dengan demikian, hubungan antara pekerja dan pengusaha, hak-hak dan kewajiban masing-masing hanya berkait dengan jenis jasa yang dikeluarkan, kontrak (lamanya) kerja, besarnya upah, serta waktu pembayarannya. Di luar perkara-perkara tersebut, seperti hak pekerja atas kesehatan, jaminan hari tua, uang ganti rugi, uang penghargaan, imbalan atas kecelakaan kerja, biaya-biaya yang dimasukkan dalam penyusunan kebutuhan fisik minimum (dalam penentuan UMP/UMK) seperti biaya rekreasi, biaya perumahan dan sebagainya, bukanlah tanggung jawab pengusaha. Kewajiban pengusaha hanyalah membayar upah tepat pada waktu yang dijanjikan dan dengan besaran upah yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. ”Bayarlah upah pekerja itu sebelum keringatnya kering,” sabda Rasulullah Saw seperti diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Kedua, soal tunjangan kesejahteraan yang dalam bahasa ilmu Manajemen disebut sebagai kompensasi tidak langsung, yang juga dituntut para buruh sejatinya bukanlah kewajiban pengusaha untuk memenuhinya. Artinya berbagai tuntutan dan pemberian kompensasi tidak langsung itu bertentangan dengan Islam. Sebab berbagai pelayanan tersebut adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya, bukan tanggung jawab pengusaha. Jika dibebankan kepada pengusaha berarti pemerintah melepas tanggungjawabnya kepada pengusaha. Soal pembentukan organisasi atau serikat buruh yang dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuat bargaining position yang lebih tinggi dengan pengusaha, pada hakikatnya hanyalah sekadar tambal sulam Kapitalisme untuk menghentikan aksi-aksi kaum buruh. Seorang pakar ekonomi Islam, Umar Chapra, dalam bukunya ”Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer” mengatakan, “Serikat buruh juga tidak akan dapat memecahkan persoalan pengangguran, bukan hanya karena meningkatnya jumlah pengangguran, melainkan adanya kepentingan pribadi para anggotanya yang agresif dan vokal. Kaum industrialis setuju dengan serikat buruh, bukan karena alasan keadilan sosioekonomi, melainkan karena mereka sadar bahwa serikat buruh dapat memberikan manfaat yang positif bagi sistem industrial melalui bantuan yang diberikannya untuk keharmonisan hubungan antara manajemen dengan buruh.” Memang benar bahwa Islam, melalui Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 104, membolehkan setiap rakyat untuk berserikat (berorganisasi), baik mereka sebagai pekerja maupun bukan. Akan tetapi mengenai pembentukan asosiasi-asosiasi yang melakukan pengurusan terhadap urusan-urusan masyarakat secara praktis adalah tidak diperbolehkan, karena itu adalah tanggung jawab negara, sesuai dengan hadits Rasulullah saw, “Imam (Khalifah/kepala negara) itu laksana penggembala. Dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dari Ibnu Umar) Selain itu karena memang transaksi ijarah tidak berhubungan dengan hak-hak politik warga negara, karena transaksi ini melibatkan pekerja dan pengusaha, serta memfokuskannya hanya pada manfaat yang dikeluarkan dan harga atas manfaat (upah). Jadi, tidak dapat disamakan hubungannya seperti antara rakyat dengan penguasa. Sehingga tidak dibenarkan dan tidak pernah ada faktanya dalam Islam memasukkan hak-hak berbicara, berkumpul, dan berserikat dalam transaksi perburuhan, apalagi memasukkan isu tentang penerapan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab persoalan-persoalan ini sudah dijamin kesempatan dan pelaksanaannya dalam sistem Islam bagi seluruh kaum muslimin. Adapun tentang hak mogok kerja/demonstrasi, Islam juga tidak mengenalnya. Karena pada dasarnya seorang pekerja terikat dengan apa yang telah disepakati. Mereka dilarang untuk melanggarnya. Allah SWT berfirman dalam Surat Al Maidah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." Rasulullah Saw juga bersabda, “Orang-orang muslim itu berada disisi syaratnya (aqadnya).” (HR. Bukhari) Sedangkan mengenai uang pensiun, bonus dan kompensasi lainnya, itu juga merupakan praktik tambal sulam untuk meringankan kezaliman Kapitalisme. Sebab seharusnya orang yang sudah tidak mampu untuk bekerja harus memperoleh kesejahteraan dari negara, sehingga tidak membutuhkan bonus, uang pensiun dan kompensasi lainnya. Tentang jaminan kesehatan, jaminan pendidikan atas anak-anak pekerja dan jaminan lainnya, semua itu juga merupakan tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab pengusaha. Atas dasar inilah Islam tidak memasukkan persoalan-persoalan yang menyangkut kebutuhan buruh akan kesehatan, pendidikan, jaminan hari tua, dana pensiun atau PHK, biaya rekreasi, perumahan dan lain-lain dalam transaksi ijarah. Sebab, definisi ijarah itu hanya berkait dengan manfaat yang diberikan oleh ajir (pekerja), serta dihargakan dengan upah yang disepakati oleh dua belah pihak. Wajar, jika manfaat yang diberikan itu sedikit, maka upahnya juga kecil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Maka di sinilah kewajiban penguasa untuk mendidik dan memberikan keterampilan bagi rakyatnya semaksimal mungkin, disamping menyediakan lapangan kerja dengan menciptakan iklim berusaha yang positif. Sehingga tanggung jawab ini tidak dibebankan kepada para pengusaha, sementara penguasa berlepas tangan. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, kata Syekh Abdul Azis Al-Badri dalam buku “Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam” adalah tugas dan tanggung jawab negara. Yang termasuk dalam kebutuhan pokok (primer), mencakup kebutuhan terhadap barang-barang tertentu berupa pangan, sandang dan papan serta kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan. Islam menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara (muslim dan non muslim, buruh maupun bukan) secara menyeluruh baik kebutuhan yang berupa barang maupun jasa. Dengan solusi seperti ini, insyaallah problem perburuhan tidak akan lagi ada. Insyaallah. Shodiq Ramadhan, Redaktur Pelaksana Suara Islam Online.

SHARE:

Artikel Terkait

Pemerintah Tunda Wajib Halal Oktober 2024 Jadi Oktober 2026, LPPOM MUI: UMK Jangan Berleha-leha

Perempuan Asal Ukraina Meninggal Dunia di Dubai, Tak Lama Setelah Bersyahadat

Menyoal Integritas Pejabat di Balik Korupsi Taspen

Cara Islam Mencegah Kasus Bunuh Diri