Solusi Islam atas Problem Perburuhan

May Day, hari ‘keramat’ buruh sedunia. Untuk dalam negeri, tahun ini masih diwarnai dengan puluhan ribu buruh turun ke jalan serentak di 300 daerah. Tentu saja masih disertai dengan tuntutan-tuntutan yang terkait dengan ketidak adilan yang dialami buruh selama ini. Penolakan UU Cipta Kerja dan permohonan pegujian UU yang merugikan buruh, nyaring terdengar dalam tuntutan buruh tahun ini. Harus diakui nasib buruh masih jauh dari harapan, baik dari sisi kesejahteraan maupun bargaining position. Seabad peringatan May Day di Indonesia, polemik buruh tak pernah usai. Pro kontra antara pengusaha dan buruh selalu mewarnai dinamika ekonomi nasional tiap tahunnya. Baik terkait upah, jam kerja, kontrak kerja, pesangon, tunjangan, cuti dan sebagainya. Di satu sisi buruh menganggap pengusaha belum memenuhi hak mereka terkait kesejahteraan. Di sisi lain pengusaha menganggap produktivitas buruh harus disinkronkran dengan kemampuan finansial perusahaan. Berbagai upaya duduk bersama untuk mencari solusi masalah menemui jalan buntu. Pun sama dengan berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah terkait buruh, berat sebelah. Sarat dengan akomodasi kepentingan pengusaha dan eliminasi hak buruh. Wajar, karena pengusaha yang notebene kapitalis ‘bermain’ dalam pembuatan kebijakan dan regulasi tersebut. Pemerintah cenderung tutup mata telinga dengan suara-suara buruh yang tak pernah bosan memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan. Salah satunya nampak dari legislasi omnibus law yang berdampak telak ‘mematikan’ buruh. Duduk Masalah Buruh Benang kusut masalah buruh tak akan bisa terurai, kecuali diketahui permasalahan mendasarnya. Pertama, pandangan stereotipe antara kedudukan pengusaha (kapitalis) dan buruh. Sudah rahasia umum, dalam sistem kapitalisme pengusaha adalah bos. Dirinya berkuasa mutlak menetapkan dan mengikat buruh yang bekerja padanya. Sebaliknya buruh kedudukannya lemah, tak ada posisi tawar. Karena denyut ekonomi dirinya dan keluarganya tergantung pada pengusaha. Sehingga ada gap antara pengusaha dan buruh. Pandangan ini berkonsekuensi pada upah buruh. Dianggap hal yang wajar jika upah didasarkan kebutuhan hidup minimum seorang buruh untuk bertahan hidup selama satu bulan. Artinya upah hanya sekadar bisa dipakai untuk biaya barang konsumsi langsung dalam taraf amat sederhana. Jika ingin lebih dari itu dibutuhkan pengorbanan tenaga dan waktu yang lebih dari ketentuan. Jelas ini adalah bentuk ketidakadilan dan pengeksploitasian. Gambaran ekonomi buruh adalah kehidupan minimalis yang jauh dari kelayakan. Kedua, pengalihan beban tanggung jawab negara ke pundak pengusaha. Salah satu yang dituntut oleh buruh dalam kenaikan upah adalah biaya pendidikan, kesehatan dan perumahan. Di satu sisi buruh dengan peluh keringatnya, ingin diri dan keluarganya mengecap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perumahan layak. Tapi di sisi lain pengusaha ‘angkat tangan’ untuk membiayainya. Karena tak dipungkiri biaya dari hal-hal tersebut tinggi. Seharusnya biaya pendidikan dan kesehatan bukan tanggung jawab pengusaha tapi negara sebagai pelayan rakyat. Tapi hari ini tanggung jawab ini dilimpahkan pada pengusaha. Buruh Butuh Solusi Islam Sekulerime yang tak menerapkan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan negara hari ini, tak hanya berkonsekuensi pada ketidak adilan dan kemiskinan. Tapi juga ‘buta’ nya umat akan solusi Islam dalam permasalahan ekonomi, termasuk masalah buruh. Buruh dalam konteks Islam terkategori hukum ijarah al ajiir (kontrak kerja). Hukum yang menjelaskan musta’jir (majikan) mengambil manfaat (jasa) dari ajir (pekerja) dan ajir yang mengambil harta (upah) dari musta’jir. Dalam akad ijarah antara majikan dan pekerja harus ada kejelasan dan kesepakatan terkait jenis pekerjaan, waktu kerja, dan upah kerja. Disyaratkan kejelasan untuk menghilangkan kekaburan pekerjaan, yang akan berakibat kezaliman pada salah satu pihak. Disyaratkan kesepakatan untuk mewujudkan keridhaan kedua belah pihak dalam pekerjaan. Karena hakikatnya antara majikan dan pekerja dalam akad ijarah memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah. Keduanya saling berta’awun (tolong menolong). Majikan membutuhkan manfaat (jasa) sedangkan pekerja membutuhkan upahnya. Tak diperbolehkan ada eksploitasi satu sama lain baik terkait manfaat jasa atau upah. Apabila kabur dalam jenis pekerjaan, waktu kerja, dan upah kerja, akad ijarahnya fasad (rusak). Rasulullah Saw bersabda: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُكُمْ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ "Apabila salah seorang dari kalian mengontrak (tenaga) seorang pekerja maka hendaknya ia memberitahukan kepadanya upahnya." (HR. ad Daruquthni) َعْطُوا األَجِريَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ "Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibn Majah). قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ ﺃَﻧَﺎ ﺧَﺼْﻤُﻬُﻢْ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ : ﺭَﺟُﻞٌ ﺃَﻋْﻄَﻰ ﺑِﻲ ﺛُﻢَّ ﻏَﺪَﺭَ، ﻭَﺭَﺟُﻞٌ ﺑَﺎﻉَ ﺣُﺮًّﺍ ﻓَﺄَﻛَﻞَ ﺛَﻤَﻨَﻪُ، ﻭَﺭَﺟُﻞٌ ﺍﺳْﺘَﺄْﺟَﺮَ ﺃَﺟِﻴﺮًﺍ ﻓَﺎﺳْﺘَﻮْﻓَﻰ ﻣِﻨْﻪُ ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﻌْﻂِ ﺃَﺟْﺮَﻩُ "Allah berfirman, tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat: Orang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu dia melanggar janji, Orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan Orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan." (HR. Bukhari). Akad ijarah terjadi pada manfaat jasa dari usaha yang dicurahkan pekerja. Standar upahnya diukur dari manfaat jasanya, tanpa melihat sisi-sisi yang lain. Bukan berpatokan pada kebutuhan hidup minimum seperti dalam sistem kapitalisme hari ini. Negara tak dizinkan untuk mematok tingkat upah pekerja karena hal tersebut kezaliman. Apabila terjadi pertikaian antara majikan dan pekerja, negara boleh meminta pakar untuk menyelesaikannya (memberikan pandangan tentang upah yang sepadan). Dengan penjelasan di atas, jelaslah bahwa tak ada ‘kewajiban’ bagi majikan untuk memasukkan biaya pendidikan, kesehatan dan perumahan dalam upah pekerja. Islam telah mewajibkan negara secara langsung dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan seluruh rakyatnya termasuk pekerja. Negara yang menyediakan biaya, sarana prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) dan semua yang terkait dalam pemenuhan kebutuhannya. Dalilnya merujuk pada tindakan Rasulullah Saw dalam masa kepemimpinan di Madinah. Untuk pendidikan, Rasulullah Saw memberikan upah berupa kebebasan untuk 70 orang tawanan perang Badar, karena telah mengajar anak-anak muslim dalam membaca dan menulis. Untuk kesehatan, Rasulullah Saw mendapat hadiah dokter dari Muqauqis. Beliau menjadikannya sebagai dokter umum untuk rakyat Madinah saat itu. Beliau juga melayani serombongan orang dari kabilah ‘Urainah yang baru masuk Islam lalu jatuh sakit di Madinah. Selaku pemimpin, beliau meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola oleh Baitul mal di dekat Quba dan diperbolehkan minum air susunya sampai sembuh. Rasulullah Saw bersabda: الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "Imam adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Bukhari). Wallahua’lam bishshawab. Desti Ritdamaya, Praktisi Pendidikan.

SHARE:

Artikel Terkait

Sidang Parlemen Iblis

Karya Klasik yang Perlu Dikaji Seksama

Antara yang Menikmati dan yang Mengutuk Demokrasi

Prabowo dan Islam